Banjarmasin, KP – Pasca penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) oleh sejumlah instansi yang bakal menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020 mendatang, sejumlah instansi saat ini sudah menerima sebagian pencairan dana hibah tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan, Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjarmasin, Drs H.M Kasman didampingi oleh Kepala Bidang Politik Kesbangpol Khairil Hidayat ketika ditemui diruang kerjanya Senin 13/1/2019.
Menurut Kasman, Dana hibah untuk penyelenggaraan pilwali 2020 mendatang sesuai dengan permendagri no 54 tahun 2019 akan dibagi menjadi 3 tahapan yakni tahapan 1 dengan jumlah dana yang dicairkan sebesar 40 persen, tahap kedua dengan pencairan 50 persen dan tahap ketiga dengan pencairan sebesar 10 persen.
“Untuk KPU tahap pertama sudah dicairkan, tahap kedua dan ketiga belum, Bawaslu masih tahap pencairan yang pertama saat ini, sedangkan Polri dan TNI masih menunggu pencairan Bawaslu selesai,” katanya.
Selanjutnya, kata Kasman, kepolisian bersama tentara digabung jadi satu ketika proses pencairan, akan tetapi masih sama dengan isntansi lainnya yang dibagi menjadi tiga tahapan.
“Jumlahnya masing masing sesuai permintaan dari Polri maupun TNI, karena mereka punya permintaan sendiri sendiri sesuai keperluan kedua instansi itu,” bebernya.
Kasman menyebutkan dana yang dicairkan untuk 4 instansi penyelenggara pemilu tersebut meliputi KPU Kota Banjarmasin dengan total anggaran sebesar Rp19.348.918.620, dilanjutkan oleh Bawaslu dengan total anggaran Rp9.007.490.000, sedangkan Polresta Banjarmasin senilai Rp7.491.611.000 dan terakhir Kodim 1007 senilai Rp1.879.840.000.
“Kalau KPU kemaren sempat anggaran dana hibahnya pada APBDP 2019 kemaren, makanya lebih dulu cair tahap pertama, sedangkan instansi lainnya masuk dalam APBD murni 2020 ini,” ujarnya.
Adapun sekretaris KPU Kota Banjarmasin, Husni Thamrin mengungkapkan hingga saat ini dana terpakai dari 40 persen yang dicairkan tahap pertama baru berkisar sekitar Rp700.000.000.
“Tahap pertama saja belum dihabiskan lagi, ini masih banyak tahapan Pilwali yang akan dilalui, tahap pertama baru sekitar Rp 700 juta kami pakai,” ucapnya.
Husni melanjutkan selanjutnya KPU akan melaksanakan penerimaan PPK sebanyak 5 orang tiap kecamatan dan dilanjutkan PPS sebanyak 3 orang perkelurahan dikali 52 kelurahan.
“Kurang lebih satu bulan nanti prosesnya, PPS nanti 52 kelurahan kali 3 orang,” tutupnya. (zai/KPO-2)
