Sri Mulyani Lantik Dirut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

Banjarmasin, KP – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrayati, Senin (2/3/2020), melantikEddy Abdurrachman sebagai Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Berita Lainnya
1 dari 457
Loading...

BPDPKS merupakan Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas mengelola dana perkebunan kelapa sawit untuk menjaga keberlangsungan industri kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional Indonesia.

Dikutip dari Instagram @SMIndrawati disebutkan, dalam perekonomian Indonesia, industri sawit berperan strategis dalam menghemat devisa, membangun kedaulatan energi, mendorong sektor ekonomi kerakyatan, serta menyerap tenaga kerja.

“Peran ini, harus terus kita pertahankan dan perbaiki sebagai sarana diplomasi kepada negara lain khususnya negara di Eropa,” tulis Sri Mulyani.

Disebutkan juga, saat ini Indonesia telah menjadi negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia atau lebih dari dari 55 persen produksi dunia. Industri sawit telah menjadi penghasil devisa terbesar dengan kontribusi sebesar 13,5 persen dari total ekspor non migas sebesar USD22,3 miliar.

Di samping itu, industri sawit juga telah mengurangi pengangguran disektor perkebunan melalui sekitar 2,6 juta petani swadaya, 4,2 juta pekerja langsung, dan 12 juta pekerja tidak langsung.

Industri Sawit juga meningkatkan kemandirian energi dengan cara menggantikan bahan bakar fosil dengan bahan bakar terbarukan berbahan dasar sawit. Melalui program B30, industri sawit bisa berperan dalam penghematan devisa melalui pengurangan impor solar senilai USD8 miliar/tahun.

Tahun 2019, industri sawit mengalami tekanan yang cukup berat, dimana harga CPO jatuh sampai di bawah harga keekonomiannya. Pemerintah kemudian mengambil kebijakan untuk tidak memberlakukan pungutan untuk meringankan beban industri kelapa sawit.

“Saya harap Saudara Eddy Abdurrachman dengan bekal jabatan sebelumnya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bisa memanfaatkan dana yang dikelola BPDPKS untuk aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan tujuan membangun industri berkelanjutan,” tulis Sri Mulyani.

Menkeu melanjutkan, “Saya ingin industri kelapa sawit di Indonesia bisa membangun reputasi baru berdasarkan industri yang berkelanjutan, berkeadilan, tata kelola  yang baik serta dapat mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat.” (KPO-1)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya