Beratkan Masyarakat Cabut Kebijakan Rapid Test untuk Calon Penumpang

Menurut Ketua Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Kalsel itu , situasi kondisi ini harus cepat diambil kebijakan, jangan menambah rakyat susah di tengah perekonomian sedang sulit dan terpuruk ini.

BANJARMASIN, KP – Pemerhati kebijakan publik dan pemerintahan Dr H Ahmad Murjani Mkes SH MH sebut biaya rapid test mahal yang berkisar Rp 450.000 hingga Rp 650.000 hal ini tentu sangat memberatkan masyarakat.

Ia meminta pemberlakuan kewajiban menjalani rapid test bagi masyarakat yang melakukan bepergian menggunakan jasa transportasi darat, laut dan udara agar dicabut segera dari ketentuannya.

“ Jelas beban bagi masyarakat yang dipaksakan ini tidak manusiawi, terlalu nampak jadi ladang bisnis semata dengan memanfaatkan situasi dan kondisi pandemi Covid 19 saat ini,” tegasnya.

Dengan kewajiban terkesan dipaksakan tersebut, mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat harus memenuhinya.

Dari awal diterapkannya wajib rapid test ini, biaya yang dikeluarkan melebihi harga tiket pesawat.

Hal seperti ini tentunya tidak bisa dibiarkan berlarut larut, disinilah peran pemerintah harus hadir mengatur regulasi yang jelas jangan harga berbeda-beda.

“Artinya standarisasi biaya yang terukur serta urgensinya, hubungan manfaatnya kepada seseorang, pemerintah harus cabut saja aturan rapid test ini,” pinta Murjani.

Berita Lainnya
1 dari 451
Loading...

Menurut Ketua Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Kalsel itu , situasi kondisi ini harus cepat diambil kebijakan, jangan menambah rakyat susah di tengah perekonomian sedang sulit dan terpuruk ini.

Sama saja pemaksaan, sehingga bukan rahasia umum lagi pemeriksaan ini jadikan ladang bisnis guna mencari keuntungan sebanyak-banyaknya mereka yang memanfaatkan situasi.

Untuk itu unit pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit milik pemerintah dan swasta maupun layanan laboratorium swasta jangan sampai ikut bermain. hal ini tentu rawan pelanggaran hukum.

“Rasio biaya pemeriksaan rapid test, misalnya Rp 90.000 sampai Rp 100.000 sudah ada menghasilkan keuntungan dan dinilai tingkat kewajaran yang terukur,” sebutnya.

Perlu juga masyarakat mengetahui dan kritis, apakah pemeriksaan rapid test ini sebagai bentuk instrumen untuk mengetahui seseorang terpapar Covid- 19 atau tidak, atau hanya untuk mengetahui imun tubuh kita saja, poinnya adalah sejauh mana manfaatnya untuk seseorang.

“ Saya menyarankan perlu kajian mendalam yang strategis lagi terkait pemeriksaan rapid test ini, kalau memang memberatkan masyarakat, hentikan saja segera,” pungkasnya.

Shanty karyawan pelayaran mengeluhkan mahalnya rapid test disalah satu rumah sakit dikawasan Jalan A Yani.

Untuk tarif rapid test hari Senin sampai Sabtu dikenakan tarif Rp450.000 perorang sedangkan pada hari libur seperti Minggu lebih mahal lagi sebesar Rp650,000, untung saya dibayarkan perusahaan kalau bayar sendiri pusing kepala, saya harapkan tarif rapid test disamakan jangan dijadikan ajang bisnis ditengah penderitaan orang lain,” kata ibu 3 anak ini. (hif/K-1)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya