Sukrowardi Tak Puas Kinerja Pelaksanaan APBD 2019

Temuan BPK setoran pajak parkir Pusat Perbelanjaan Duta Mall Rp 1,7 miliar serta tidak digunakannya anggaran Dinas Pendidikan Rp 92 miliar

BANJARMASIN, KP Banjarmasin,KP – Anggota DPRD Kota Banjarmasin Sukrowardi menyatakan, ketidak puasannya terhadap pelaksanaan APBD Kota Banjarmasin tahun anggaran 2019 yang sebelumnya disampaikan Walikota, Ibnu Sina.

Hal itu dikemukakan Sokrowardi yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin, Rabu (29/7/2020) kemarin.

Rapat Paripurna dengan agenda Penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 itu, Sukrowardi menyampaikan interupsi sesaat rapat baru dibuka oleh Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya.

” Sebagai anggota dewan, saya berhak bersuara dan menyampaikan pendapat di forum ini,” ujarnya dengan lantang dalam rapat yang dihadiri langsung walikota Ibnu Sina dan wakil walikota Hermansyah ini.

Menyikapi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, anggota dewan yang dikenal cukup vokal ini mempertanyakan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Diantaranya ujarnya terkait, temuan BPK soal kekurangan setoran pajak parkir Pusat Perbelanjaan Duta Mall sebesar Rp 1,7 miliar serta tidak digunakannya anggaran untuk Dinas Pendidikan yang nilainya mencapai Rp 92 miliar.

Ia menegaskan, bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak hanya memberikan manfaat kepada eksekutif sebagaimana diamanahkan dalam UU No : 23 tahun 2014, tapi juga sebagai sarana pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Meski mengemukakan ketidak puasannya, namun Sukrowardi tidak menyampaikan kata putus fraksinya apakah menolak atau menyetujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 disahkan dan ditetapkan menjadi Perda.

Sementara menanggapi ketidakpuasan disampaikan Sukrowardi yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Banjarmasin ini, sejumlah anggota dewan lainnya langsung angkat bicara.

Berita Lainnya
1 dari 2.126

Anggota dewan dari F-PKS, Mathari berpendapat, mestinya masalah dikemukakan Sukrowardi disampaikan saat Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dibahas melalui Badan Anggaran Dewan bersama pihak eksekutif.

Menurut Mathari, rapat paripurna dengan agenda Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019 dilaksanakan karena sudah dijaduwalkan oleh Badan Musyawarah (Banmus).

Sementara anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat Abdul Gais justeru mempertanyakan kehadiran Sokrowardi dalam rapat paripurna tersebut.

Masalahnya menurut Abdul Gais, karena Sokrowardi tidak menandatangi absen kehadiran yang telah disediakan Sekretariat Dewan.

“Sementara sesuai ketentuan Tata Tertxib (Tatib) dalam menghadiri rapat, apalagi rapat paripurna anggota dewan tidak hanya hadir secara fisik, tapi wajib menandatangi absen,” ujar Abdul Gais yang juga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Banjarmasin ini.

Dari pantauan (KP), dari enam anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar cuma Sokrowardi dan Hj Ananda yang juga Wakil Ketua DPRD Banjarmasin menghadiri rapat rapat paripurna. Namun entah kelupaaan keduanya tidak menandatangani absen.

Kendati Sokrowardi menyatakan ketidak puasannya, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dalam pendapat akhir fraksi selain Golkar menyatakan dapat menerina dan menyetujui ditetapkan menjadi Perda.

Walikota Ibnu Sina usai rapat menjelaskan, meski sebelumnya ada beberapa temuan BPK namun hal itu sudah dijelaskan dan diperbaiki, sehingga pelaksanaan APBD tahun 2019 bisa dipertanggungjawabkan.

Sementara Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya menjelaskan bahwa pihak dewan sempat menanyakan temuan BPK itu melalui rapat badan anggaran dan sudah mendapat penjelasan dari pihak Pemko.

“Kita berharap ke depan pengelolaan keuangan dapat lebih baik lagi. Kami juga minta Pemko untuk membelanjajan anggaran pembangunan dengan maksimal, supaya Silpa dapat ditekan,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, HM Yamin HR menambahkan, badan anggaran mengapresiasi dengan kinerja Pemko karena telah mampu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) darib BPK hingga tujuh kali berturut-turut. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya