Dewan Sahkan Perda Retribusi Jasa Umum

Pansus memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan yang bertugas di Laboratorium Kesehatan Daerah dengan mengubah komposisi jasa sarana prasarana dan jasa pelayanan menjadi 50 : 50.

BANJARMASIN, KP – DPRD Kalsel akhirnya mengesahkan revisi Perda Nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dalam rangka mengakomodasi penambahan obyek dan perubahan tarif retribusi jasa umum.

“Jadi perlu dilakukan revisi untuk menyesuaikan penambahan obyek dan perubahan tarif,” kata Ketua Pansus tentang Perubahan Ketiga Perda Nomor 14 tahun 2011, H Haryanto pada paripurna dewan, Kamis (8/10/2020), di Banjarmasin.

Haryanto mengakui, Perda Nomor 14 tahun 2011 ini sudah ebberapa kali diubah menjadi Perda Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 14 Tahun 2011.

“Ini karena adanya beberapa perubahan tarif yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pelayanan pendidikan dan retribusi pelayanan persampahan,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada paripurna yang dihadiri Plt Gubernur Kalsel, H Rudy Resnawan.

Berita Lainnya
1 dari 482

Berdasarkan hasil rapat dan kegiatan yang telah dilakukan, akhirnya disepakati materi Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 14 Tahun 2011, dengan beberapa catatan.

Diantaranya, Pansus memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan yang bertugas di Laboratorium Kesehatan Daerah dengan mengubah komposisi jasa sarana prasarana dan jasa pelayanan menjadi 50 : 50.

“Perhitungan harga satuan per parameter pemeriksaan kesehatan ditetapkan berdasarkan biaya sarana dan biaya bahan yang diperlukan untuk setiap pemeriksaan sebesar 50 persen ditambah jasa pelayanan sebesar 50 persen.

Pansus memberi solusi kepada SKPD pemungut untuk tetap bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, meskipun jenis pelayanan dan tarifnya belum dicantumkan dalam lampiran perda ini.

Panitia khusus juga memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemprov, yakni melakukan perubahan nomenklatur Laboratorium K3 (Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja) menjadi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja, agar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

“Menerbitkan Pergub sebagai pelaksanaan dari Perda ini, paling lambat enam bulan setelah perda ini ditetapkan,” ujar Haryanto. (lyn/K-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya