Perlidungan Lansia Masih Banyak Terabaikan

Banjarmasin, KP – Anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Taufik Husin S.Sos menilai masih banyak Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin yang saat ini dalam pelaksanaannya masih sebatas di atas kertas.

Salah satunya kata anggota dewan dari F-PDIP ini kepada {KP} Jumat (20/11/2020) kemarin , Perda Nomor : 13 tahun tahun 2008 tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia (Lansia) yang kemudian direvisi dengan terbitnya Perda Nomor : 20 tahun 2014

Taufik Husin mengatakan meski Perda ini sudah cukup lama diterbitkan, namun dalam pelaksanaannya hingga saat ini belum banyak yang direalisasikan, khusus terkait program dalam upaya membeerikan perlindungan terhadap lansia.

“ Karenanya mempertegas dan mempertajam kembali payung hukum terhadap pemberdayaan dan perlindungan terhadap lansia, DPRD Banjarmasin akan mengajukan usul inisiatif Raperda untuk merevisi Perda tersebut,” katanya.

Disebutkan, revisi atas Perda Nomor : 20 tahun ini 2014 sudah masuk dalam program Bapemperda DPRD Kota Banjarmasin tahun 2021.

Lebih jauh ia menegaskan, dalam amanat Undang-Undang menyatakan, setiap warga negara yang telah berusia lanjut (lansia) berhak mendapatkan perlindungan dan perawatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2014 tentang Kesejahteraan Sosial Lansia.

Dalam Undang-Undang ini jelas Taufik Husin, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagaimana dituangkan oleh Pemko dalam Perda Nomor : 20 tahun 2014 tentang Kesejahteraan dan Perlidungan Lansia berkewajiban untuk memberikan perlindungan sosial kepada lansia.

Berita Lainnya

Pelanggan PDAM Banteng Dipastikan Mati 8 Jam

55 Nelayan Terima Paket Konversi BBM Ke BBG

1 dari 1.799

Menurutnya, dalam Undang- Undang ini dinyatakan, bahwa setiap warga negara yang telah berusia lanjut, cacat fisik, dan ataupun memiliki cacat mental berhak memperoleh perawatan.

Kewajiban ini, kemudian dipertegas lagi dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor : 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, tandasnya..

Ditegaskannya, dalam perlindugan sosial lansia tidak hanya mencakup pada pemenuhan kebutuhan dasar saja, tapi juga harus berorientasi pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Selain itu juga perlu didukung fasilitas, sarana dan prarasana yang memadai serta adanya koordinasi yang terjalin dengan baik antara pihak-pihak terkait, termasuk peran serta keluarga dan masyarakat.

” Menyadari tugas dan kewajiban ini diharapkan kedelapan Pemko Banjarmasin mengambil langkah-langkah untuk memperkuat program pembinaan dan perlidungan terhadap lansia,” kata Taufik Husin.

Kembali ia menegaskan bagiamanapun baik pemerintah, keluarga dan seluruh masyarakat wajib memberikan perlindungan dan meringankan beban lansia di usia senja mereka.

Saat ini kata Taufik Husin Indonesia sedang memasuki priode peningkatan popolasi lansia dan menduduki peringkat kelima terbanyak di dunia.

Karenanya Kementerian Sosial terus mendorong agar lembaga organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, pendidikan tinggi, lembaga tingkat kabupaten/kota untuk bersinergi dan lebih progresif dalam bekerja menyambut fenomena lonjakan populasi lansia. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya