Korupsi Dana Desa, Muslim Dibui 2,6 Tahun

Banjarmasin, KP – Terdakwa Muslim mantan Kepala Desa Binjai Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten HST, oleh majelis hakim Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, terbukti bersalah diganjar penjara selama 2 tahun dan 6 bulan atau 2,6 tahun, pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Senin (4/1/2021).

Putusan majelis yang dipimpin hakim Sutisna Suwasti tersebut tidak berbeda dengan tuntutan JPU Sahidannor, hanya para bagan denda majelis menjatuhkan pidana Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan, sedangkan pada tuntutan subsidair 6 bulan kurungan.

Sedangkan untuk uang pengganti sebesar Rp215.325.000, maka bila tidak dibayar maka kurungannya bertambah setahun, sedangkan JPU kurungannya menetapkan selama 15 bulan.

Atasan putusan tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya masih menyatakan pikir-pikir

Sementara majelis hakim sependapat dengan JPU kalau terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 3 UU RI jo pasal 18 No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, seperti pada dakwaan subsidair.

Terdakwa Muslim dalam perkara korupsi dana desa ini juga terdapat dua terdakwa lainnya yakni Aspandi yang dituntut dua tahun dan enam bulan denda Rp50 juta subsidair enam bulan serta keharusan membayar uang pengganti sebesar Rp189 juta lebih bila tidak dapat membayar maka kurungannya bertambah 15 bulan. Sementara terdakwa M Aidi Noor dituntut lebih ringan yakni dituntut dua tahun penjara, serta denda Rp50 juta subsidair enam bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp41 juta lebih dan bila tidak dapat membayar kurungan bertambah selama setahun. Keduanya juga sama melanggar pasal seperti pada terdakwa Muslim. Kini keduanya masih dalam proses persidangan.

Seperti diketahui terdakwa Muslim duduk dikursi terdakwa, karena

Berita Lainnya

Pembagian Nasi Bungkus Polsekta Banjarmasin Barat

Duda Ditemukan Tewas Membengkak

1 dari 1.497

tidak dapat mempertanggungjawabklan dana desa dengan besaran mencapai Rp215.325.000.- yang merupakan unsur kerugian negara.

Pada dakwaan yang disampaikan Sahidanoor tersebut terdakwa tidak bisa

Mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelolanya sejak tahun 2017.

Bahwa terdakwa melakukan penarikan uang di rekening kas desa tanpa sepengetahuan sekretaris dan bendahara. Penarikan sebesar

Rp215.325.000 dilakukannya terdakwa dengan cara membuat 20 dokumen penarikan dana yang didukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas kegiatan yang tidak dianggarkan dan kegiatan fiktif yang sebenarnya tidak dilaksanakan di tahun 2017.

Bahwa dalam pembuatan 20 SPP tersebut terdakwa membuatnya melalui komputer kantor desa yang didalamnya terdapat file pembuatan SPP dari tahun sebelumnya.

Kemudian seluruh tandatangan yang terdapat di SPP tersebut ditandatangani sendiri oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Syahruli (sekretaris desa) dan Abdul Kadir (bendahara desa).

Hasil uang pencairan ke 20 SPP tersebut terdakwa pergunakan untuk bayar utang, menebus rumah yang digadaikan, membayar hutang upah tukang rumah dan untuk keperluan pribadi lainnya. (hid/K-4)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya