Banjarmasin Harus Bebas Kumuh

Program Kotaku upaya strategis percepatan penuntasan kawah kumuh yang dilaksanakan 269 kota dan kabupaten dan 34 provinsi di seluruh Indonesia termasuk Banjarmasin

BANJARMASIN, KP – Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Tugiatno berharap, Pemko terus berupaya mewujudkan ibukota provinsi Kalsel ini bebas dari dari kawasan kumuh.

” Sebab menjadikan Banjarmasin sebagai kota bebas dari kawasan kumuh sudah dicanangkan oleh Pemko melalui Program Kota Tanpa Kawasan Kumuh (Kotaku),” kata Tugiatno.

Dihubungi {KP} Minggu (14/3/2021) ia menjelaskan, Program Kotaku penting direalisasikan sebagai salah satu solusi untuk meminimalisir masih adanya pemukiman kumuh di Banjarmasin.

Apalagi lanjutnya, pemerintah pusat sudah menetapkan Banjarmasin sebagai salah satu kota yang mendapatkan Program Kotaku.

Dikemukakan, kawasan kumuh yang saat ini menuntut perhatian untuk dilakukan penataan terutama berada di wilayah di Kecamatan Banjarmasin Utara dan di Kecamatan Banjarmasin Selatan dan sebagian di Kecamatan Banjarmasin Timur.

Berita Lainnya
1 dari 2.635

Ia menjelaskan, program kotaku meliputi perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, penyediaan sanitasi serta air bersih, penanganan sampah, bedah rumah hingga adanya ketersediaan ruang publik.

Tugiatno mengatakan, meski program itu sebagian besar didanai bersumber APBN, namun pelaksanaannya dibutuhkan saling koordinasi antar SKPD terkait.

Unsur pimpinan dewan dari PDIP ini juga menjelaskan , Program Kotaku dikoordinir oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan direalisasikan untuk bantuan dana infrastruktur. Terutama yang kondisi sarana dan prasarananya tidak memenuhi syarat.

” Termasuk pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, dan pengamanan kebakaran, ” ujarnya.

Menurutnya, Program Kotaku merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam upaya percepatan penuntasan kawah kumuh yang dilaksanakan 269 kota/kabupaten dan 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Pada bagian lain ia mengakui, selama ini Pemko Banjarmasin melalui SKPD terkait telah melakukan berbagai program kebijakan dalam upaya penuntasan kawasan kumuh cukup patut diapresiasi.

” Dari program yang dilaksanakan itu diperkirakan kawasan kumuh masih tersisa sekitar 5 persen dari luas wilayah kota Banjarmasin, sehingga program ini harus dituntaskan hingga nol persen sesuai ditargetkan pemerintah pusat,” demikian kata Tugiatno. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya