Workshop Penilaian Kepatuhan Ombusmen 2021 Bidik Kepolisian dan Pertahanan

Banjarmasin, KP – Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan memberikan pendampingan kepatuhan standar pelayanan publik, kepada Polres dan Kantor Pertanahan se-Kalimantan Selatan, Kamis (6/5/2021).

Kegiatan ini merupakan tahapan awal, sebelum Ombudsman melakukan penilaian kepada instansi yang menjadi objek penilaian. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan di Mercure Hotel selama dua hari, dimana pada hari sebelumnya pendampingan dilakukan kepada pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan Hadi Rahman, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan pendampingan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi terkait penilaian kepatuhan pada tahun 2021.

Berita Lainnya
1 dari 2.996

“Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik telah dilaksanakan sejak 2015. Pada tahun ini Ombudsman akan melakukan penilaian secara nasional kepada 548 Pemerintah Daerah dan 39 Kementerian/Lembaga” ungkapnya.

Hadi juga menyampaikan bahwa penilaian pada tahun ini akan sedikit berbeda, karena pemenuhan komponen standar pelayanan, bukan hanya dinilai dalam bentuk fisik, namun juga dalam bentuk berbasis digital / elektronik.

Mengingat saat ini, informasi dan layanan publik secara online sangat diperlukan, ditambah dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih terjadi.

Hadi juga mendorong kepatuhan instansi terhadap komponen standar pelayanan publik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, dan peraturan turunannya. Dia juga menyampaikan ada tiga kategori yang menjadi hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik, yaitu zona merah untuk kepatuhan rendah, zona kuning untuk kepatuhan sedang, dan zona hijau untuk kepatuhan tinggi.

“Manfaat kesempatan ini untuk mendapatkan nilai kepatuhan setinggi-tinginya” harapnya.

Hadi juga menekankan kepada peserta kegiatan, untuk tidak menjadikan penilaian kepatuhan sebagai tujuan akhir, namun ia mengharapkan penilaian ini menjadi masukan perbaikan pelayanan publik. “sehingga penilaian ini tidak hanya sebagai seremonial saja”, pungkasnya. (vin/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya