Pansus Tuntut Luasan RTH dan Pembahasan Raperda RTRW

Penambahan RTH mutlak harus dipenuhi setiap pemerintah daerah kabupaten /kota di seluruh Indonesia sebagaimana diamanatkan UU No : 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang Nasional.

BANJARMASIN, KP – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Banjarmasin hingga kini terus mengenjot pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Anggota pansus M Isnaini menjelaskan saka isu strategis dalam pembahasan revisi Perda Nomor : 5 tahun 2013 ini adalah terkait soal penambahan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Kepada KP belum lama ini ia mengatakan, perluasan RTH di Banjarmasin mutlak harus dilaksanakan karena merupakan amanat Undang- Undang yang wajib dipatuhi.

” Persoalannya sekarang ketersediaan lahan di kota ini untuk dijadikan dan difungsikan sebagai RTH sangat minim. Permasalahan inilah yang saat ini masih menjadi kendala,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, terkait pemenuhan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor : 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang Nasional itu sudah berusaha semaksimal mungkin menambah luasan RTH dengan diterbitkannya Perda Nomor : 5 tahun 2013.

Namun ungkapnya, karena perluasan RTH itu menjadikan lahan atau tanah milik warga atas desakan hingga harus direvisi.

“Belum lagi dari adanya ketentuan lain dari Kementerian PU yang menetapkan RTH atau ruang publik yang dibangun pengembang tidak lagi dikategorikan sebagai RTH,” ujarnya

Dijelaskan dalam revisi Perda RTRW kali ini Pansus harus mempertimbangkan secara seksama dalam menetapkan RTH. Terutama lahan milik warga.

“Jadi tidak sekedar mempertimbangan kepentingan pihak-pihak tertentu atau pengusaha, seperti halnya untuk pengembangan investasi, tanpa memikirkan hak dan kepentingan warga,” ujarnya.

Berita Lainnya

Satgas Belum Rekomendasikan PTM

1 dari 3.201

Dikemukakan, salah satu hak masyarakat itu adalah soal kepemilikan lahan atau tanah yang di dalam Perda RTRW Nomor : 5 tahun 2013 dan kini tengah direvisi sebelumnya diplot dan ditetapkan sebagai RTH, sehingga Perda ini banyak mendapat komplain dari masyarakat.

Kembali ia menegaskan, penambahan untuk memperluas RTH mutlak harus dipenuhi setiap pemerintah daerah kabupaten /kota di seluruh Indonesia sebagaimana diamanatkan UU No : 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang Nasional.

“Namun jika penetapan RTH itu adalah merupakan tanah dan lahan milik warga, tentunya warga sangat dirugikan. Masalahnya, sebuah kawasan ditetapkan sebagai RTH tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan lain,” katanya.

Ia menilai, penetapan RTH terhadap lahan atau tanah milik warga dapat dikategorikan kesewenangan perampasan hak dan merupakan sebuah bentuk pelanggaran Undang-Undang.

Menurutnya dari laporan diterima, penetapan RTH yang terkesan seenaknya dan telah ditetapkan dalam Perda RTRW tersebut banyak dikeluhkan warga lantaran lahan atau mereka miliki dan sudah lama mengantongi sertifikat hak milik, jauh sebelum Perda No : 5 tahun 2013 diterbitkan diplot sebagai kawasan hijau atau ditetapkan sebagai RTH.

Lebih jauh Isnaeni mengakui, ketersedian RTH di kota Banjarmasin masih sangat minim dan belum mencapai 30 persen sehingga untuk mengatasi kekurangan ini Pemko dituntut menambah luas maupun ketersediaan RTH.

Menurutnya, sebagai salah satu solusi guna memenuhi tuntutan ketersedian RTH tersebut, maka Pemko Banjarmasin harus menyiapkan anggaran membeli lahan milik warga untuk dijadikan sebagai kawasan RTH.

Isnaeni melanjutkan, Pemko harusnya dapat mencotoh sejumlah kota besar di Indonesia seperti DKI Jakarta dan Surabaya yang mengalokasikan anggaran untuk membeli lahan untuk kepentingan pembangunan dan penambahan RTH.

Kendati disadari katanya, upaya untuk perluasan dan penambahan RTH di pusat kota saat ini sering menghadapi kendala lantaran harga lahan semakin mahal sehingga satu-satunya cara membeli lahan yang berada di kawasan pinggiran.

Sebelumnya, SKPD terkait di lingkungan Pemko Banjarmasin mengakui, Perda Nomor : 5 tahun 2013 yang awalnya berlaku hingga tahun 2031 itu mendesak direvisi selain untuk memenuhi tuntutan pesatnya pembangunan, tapi juga guna menyikapi aspirasi disampaikan masyarakat.

Terutama dalam menyikapi banyaknya komplain warga lantaran lahan atau tanah mereka di dalam Perda Nomor : 5 tahun 2013 secara sepihak ditetapkan sebagai kawasan hijau atau RTH. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya