Perda Diubah
Pilkades HSS 2022, Boleh Calon Bukan Warga Desa

Kandangan, KP – Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) tentang pemilihan kepala desa (Pilkades) diubah, calon kepala desa boleh bukan warga desa maupun tidak bertempat tinggal di desa bersangkutan.

Perubahan Perda nomor 4 tahun 2015 itu, selesai dibahas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) HSS, dan disetujui bersama saat rapat paripurna, Senin (31/5/2021) di Gedung DPRD setempat.

Keenam Fraksi DPRD yakni PKB, PKS, Golkar, PDI-P, Gerindra-PAN kompak menyatakan menerima dan setuju.

“Pelaksanaan Pilkades, juga memang perlu menyesuaikan dinamika sosiologis saat ini akibat bencana non alam Covid-19,” ucap Husnan, dari Fraksi Nasdem.

Bupati HSS Achmad Fikry mengatakan, perubahan Perda Pilkades dilakukan salah satunya dalam menyesuaikan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), tentang pencalonan yang membolehkan kepala desa tidak harus berasal dari desa bersangkutan.

Sebelumnya, ada persyaratan calon kepala desa harus warga yang bertempat tinggal di desa bersangkutan. Hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang menyatakan semua warga negara Indonesia berhak.

“Dahulu calon kepala desa harus bertempat tinggal di desa tersebut, sekarang sudah tidak harus, itu salah satu yang mendasar,” ucapnya. 

Berita Lainnya
1 dari 503

Perubahan lain, akan ada lembaga pemilihan kabupaten yang berupaya melakukan monitoring, terutama protokol kesehatan terkait pandemi Covid-19.

“Akan segera disosialisasikan (Perda), dan tahun 2022 akan dilaksanakan Pilkades serentak,” tuturnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Susilo Adianto menjelaskan, akan mempersiapkan teknis Pilkades serentak 144 desa di HSS untuk tahun 2022 mendatang.

“Protokol kesehatan menjadi penekanan dalam pelaksanaannya,” tambahnya.

Teknis pemilihan secara elektronik atau e-voting ungkapnya, juga akan diperhitungkan jika kondisi anggaran dan sumber daya manusianya memungkinkan.

Perubahan Perda nomor 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum, turut disepakati pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Akhmad Fahmi itu.

Kedua Perda yang disetujui itu, diharapkan dapat menjadi landasan hukum serta pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan melayani. (tor/K-6)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya