Masyarakat Rindu Penataran P4


Marabahan, KP – Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang sempat digaungkan pada era orde baru, ternyata mendapat tempat dihati masyarakat pada era itu, dengan terus terang mereka mengakui merindukan bergaungkan kembali Penataran P4 yang sejak era reformasi hingga sekarang telah dihapuskan.


Kerinduan masyarakat akan Penataran P4 itu terungkap saat anggota DPRD Provinsi Kalsel, DR.H.Karli Hanafi Kalianda, SH.MH menggelar  “Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan” di Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Rabu (27/10).


Muhammad Abdan, Sag, Ketua RT 17, Marabahan Kota, melontarkan kerinduannya akan Penataran P4.”Banyak hal-hal positif yang bisa diambil dari Penataran P4, seperti pengamalan dan penghayatan kita terhadap Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia,” ujarnya.


“Pancasila mengatur hakikat kehidupan berbangsa dan beragama. Semua sudah diatur dengan baik, termasuk kerukunan hidup antara umat beragama, etika, akhlak, dan sebagainya. Dan hasilnya kami di era itu sangat merasakan, terutama nilai-nilai positif yang ditimbulkan, tetapi sekarang ajaran kea rah itu sudah tidak terdengar, tentu saja saya merindukannya,” ujar Muhammad Abdan.

Berita Lainnya
1 dari 1.359


Kegiatan sosialisasi menghadirkan nara sumber Pelaksana Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala, Suyud, SIP, MA menyampaikan tentang Empat Pilar Kebanngsaan yang merupakan tiang penyangga yang kokoh agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana.


“Empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, merupakan nilai-nilai luhur yang harus dipahami seluruh masyarakat, dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewejudkan bangsa dan negara yang adil, maksmur, sejahtera dan bermartabat,” jelas Suyud.


Empat pilar tersebut, katanya melanjutkan, tidak memiliki kedudukan sederajat, setiap pilar memiliki tingkat, fungsi dan konteks yang berbeda. Empat pilar tersebut merupakan prasyarat minimal bagi bangsa Indonesia untuk berdiri kokoh dan merah kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri demi tercapainya kehidupan yang merdeka, bewrsatu, berdaulat, adil dan Makmur.


Sedangkan Karli Hanafi yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalsel ini mengatakan bahwa DPRD Provinsi Kalsel memiliki kewajiban yang diamanatkan oleh UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 108.  

“Beberapa kewajiban itu, diantaranya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila serta kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara kerukunan nasionalk dan keutuhan NKRI,” kata Karli Hanafi.


Kegiatan “Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan” dihadiri Lurah Marabahan Kota, Raidhatul Jannah, para tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta puluhan warga masyarakat lainnya. (lia/KPO-1).

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya