Sidang Mantan Sekda Tanbu, Datangkan Dua Saksi Ahli dari Universitas Airlangga

Banjarmasin, KP – Sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Sekda Kab. Tanah Bumbu Rooswandi Salem kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Rabu (6/10).

Dua saksi ahli dari Universitas Airlangga Surabaya masing-masing didatangkan oleh JPU maupun penasihat hukum terdakwa.

Saski pertama seorang guru besar Nur Basuki Minarna ahli bidang pidana didatangkan oleh JPU. Sedangkan penasihat hukum terdakwa mendatangkan dosen Fakultas Hukum ahli bidang perbedaan negara Agus Widiantoro.

Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Jamser Simanjuntak, Nurbasuki dalam kesaksiannnya mengatakan, untuk suatu proyek berdasarkan ketentuan usulnya dari bawah bukan dari atas, dalam hal ini yang dilakukan terdakwa.

Selain itu timbul keanehan, barang diterima lebih dahulu oleh pihak desa maupun kecamatan serta penerima lainya, sedangkan kontraknya baru dilakukan, hal ini tentunya sudah menyalahi aturan yang ada.

Dalam pengawasan menurut guru besar tersebut, bisa saja dilakukan oleh DPRD setempat sedangkan untuk pemeriksaan bisa dilakukan oleh Inspektorat setempat mauapun badan lainnya seperti BPKP.

“Sedangkan yang bertanggung jawab dalam suatu proyek atau pekerjaan adalah kuasa pengguna anggaran (KPA) yang dalam hal ini adalah Sekda, sementara bupati sebagai kepala daerah hanya melakukan kebijakan yang yang dijalan oleh bawahnnya,’’ ujar Profesor ini melalui virtual.

Berita Lainnya
1 dari 5.216

Sementara saksi Agus Widiatoro yang datang langsung ke ruang sidang, mengatakan untuk melakukan perhitungan kerugian negara adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), sementara tugas Inspektorat maupun BPKP hanya memeriksa bukan menentukan kerugian negara.

Dugaan korupsi yang melibatkan terdakwa berawal dari adanya pengadaan kursi tunggu dan kursi rapat untuk beberapa instansi dan kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu. Lelangnya dimenangkan oleh Akbar Fadly alias Adi Gundul kini masih dalam proses persidangan di Pengadilan yang sama.

Dalam pengadaan kursi tersebut pemenang lelang membelinya di Toko Alya Gallery yang merupakan toko milik Hj Mulyawati, istri terdakwa Rooswandi Salem (Sekda Kab. Tanah Bumbu tahun 2018-2019).

Adanya pembelian di toko tersebut dengan mengelumbungkan harga, sehingga berdasarkan perhitungan terdapat unsur kerugian negara sebesar Rp1.837.024.884.

Kerugian negara yang merupakan keuntungan dari terdakwa Akbar terdakwa dibagi-bagi kepada saksi Ilmi Kamal serta mengalir juga kepada pejabat di Dinas Kesehatan setempat.

Diketahui pengadaan kursi tersebut tidak sesuai mekanisme dan tidak ada dalam anggaran, tidak sesuai kebutuan dengan satuan kerja.

Kemudian pengadaan kursi juga dipecah untuk menghindari tender atau lelang, serta penyelenggara tidak memiliki sertifikasi, yang mana pengadaan kursi tersebut atas persetujuan terdakwa Roswandi Salem selaku Sekdakab Tanah Bumbu saat itu.

Terdakwa oleh JPU dianggap melanggar pasal 2 Jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk dakwaan primair. Sedangkan dakwaan subsdiar JPU mematok pasal 3 Jo pasal 18 Undang UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.(hid/K-4)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya