PNS tidak Boleh Terima Gartifikasi Terkait Jabatan

Banjarmasin, KP – Sidang lanjutan perkara OTT yang melibatkan dua terdakwa satu dari PNS di RumaH Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin yakni terdakwa Subhan dan terdakwa Suriawan Halim dari unsur pengusaha, menghadirkan saksi ahli dari Universitas Pancasila Jakarta.

Prof DR Agus Surono, demikian nama asi ahli tersebut, pada sidang lanjutan, Senin (10/1) menguraikan masalah gratifikasi dengan kaitannya pasal 55 dan pasal 56 KUHP.

Menurut saksi kalau gratifikasi dikaitkan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, semua unsur didalamnya saling kenal, sementara pada pasal 56 para pelaku yakni penerima maupun pemberi tidak saling mengenal.

“Kalau menurut pendapat saya gratifikasi yang merujuk pada pasal 5 dan 13 UU Tindak Pidana Korupsi, jelas menyebutkan tidak boleh dilakukan oleh seorang PNS yang ada kaitannya dengan jabatan yang bersangkutan,’’ujar Agus yang berbicara melalui sidang virtual.

Dikatakan pemberian hadiah tentunya ada kaitanya dengan kewenangan yang dimiliki oleh si penerima, sedangkan untuk besaran gratifikasi tidak diatur oleh undang undang, tetapi berapapun jumlah kalau terkait dengan kewenangan pejabat ini sudah melanggar UU.

Sedangkan OTT (operasi tangkap tangan) hal ini sesuai dengan KUHAP.

Sedangkan tim penasihat hukum terdakwa terdiri dari Hendra Fernadi, Aditya Nugraha dan Hidayatullah tidak sependapat dengan penadapat saksi ahli tersebut terutama yang menyangkut pasal 12 C UU tindak pidana korupsi dan segala sesuatunya.

Berita Lainnya
1 dari 1.891
loading...

Pihaknya pun menyatakan, akan menyampaikan dalam nota pembelaan nanti.

Seperti diketahui dua terdakwa yang terkait pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Ulin Daerah (RSUD) Banjarmasin, terkait masalah pemberian dari kontraktor kepada penerima salah seorang pejabat di lingkungan rumah sakit tersebut.

Kedua terdakwa tersebut adalah Suriawan Halim Direktur Marketing PT Capricorn Mulia perusahaan kontraktor yang memenang tender dan terdakwa kedua adalah Subhan selaku selaku Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi di rumah sakit tersebut.

Kedua sebagai pemberi dan penerima yang nilainya Rp11.519.000, yang terkena OTT oleh tim Saber Pungli Subdit 3 Ditreskrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) Polda Kalsel, ketika kedua bertransaksi di rumah makan dibilangan km5 Banjarmasin.

Menurut dakwaan yang di sampaikan JPU Adi Suparna dari Kejaksaan Negeri Banjarmnasin, dihadapan majelis hakim yang dipimpinhakim Yusriansyah yang diamapingi hakim adhock Ahmad Gawe dan Arief, tindakan yang dilakukan terdakwa bisa dikatakan sebagai pungutan liar.

Awalnya antara kedua terdakwa melakukan semacam perjanjian untuk bertemu di rumah makan di kawasan KM 5 tersebut, sementara tim kepolisian yang telah mencium bau juga berada di rumah makan yang sama, pada saat itu setelah transaksi terjadi petugas mendekat dan menyita sebauh amplop berwarna coklat yang ternyata isinya uang sebesar Rp11 juta lebih.

Terjadi pungli tersebut diawali ketika PT Capricorn selaku pemenang tender alat kesehatan yang terdiri dari pengadaan Paramount Beda senilai Rp2,5 miliar lebih, pengadaan Electrik Delivery Bed senilai Rp285 juta lebih, pengadaan Emergency Strecher senilai Rp643 juta lebih, pengadaan Film Viewer Elektromag senilai Rp84 juta lebih dan pengadaan Urathane Foam Matress dengan nilai Rp58 juta lebih.

Dalam persidangan kedua terdakwa dibagi menjadi dua berkas dengan saksi yang sama. Dalam dakwaannya JPU mematok pasal untuk terdakwa Surianwan Halim pada dakwaan primair pasal 5 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi . Sedangkan subsidair pasal 5 huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (hid/K-4)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya