Soal Kasus Pemerkosaan Viral, Tim Advokasi Keadilan FH ULM : “Ibarat Pembunuhan Berencana”

Banjarmasin, KP – Selain keputusan untuk menarik mahasiswanya yang magang di Mapolresta Banjarmasin, ternyata masih ada langkah yang akan diambil oleh pihak Tim Advokasi Keadilan FH ULM untuk mengawal kasus yang melibatkan salah satu mahasiswinya tersebut.

Bukan tanpa alasan, salah satu Anggota Tim Keadilan untuk PDVS di Fakultas ULM, Ahmad Ratomi menilai, dalam sistem pengadilan pidana, saat korban melapor, maka ia mewakilkan dirinya pada negara, demikian juga saat prosesnya berlangsung.

“Maka ada tanggung jawab moral terhadap perkara yang dijalani korban. Maka setiap tahapan yang dijalani, korban mestinya diberitahu,” ungkapnya saat ditemui awak media usai pertemuan bersama pihak Polresta Banjarmasin, Selasa (25/1) siang.

Itulah yang sebenarnya, menurut Ratomi harus diberikan penegak hukum. Baik saat ditangani pihak kepolisian, maupun kejaksaan. Tentunya, sebagai bentuk transparansi dari penegak hukum.

“Tujuannya, agar tidak ada kesan bahwa kasus ini ditutup-tutupi atau disembunyikan,” tekannya.

Ada pun fakta di lapangan, menurut tim, korban justru terkejut karena ternyata prosesnya sendiri sudah sampai pada putusan pengadilan. Artinya, korban tidak mengetahui, kapan putusan itu dibacakan.

“Salah satu hak korban itu, mengetahui perkembangan perkaranya,” tekannya.

Kemudian, bila melihat kasus yang ada, Ratomi mengatakan, bahwa mestinya jaksa bisa menggali dan merespons, bagaimana keadaan korban.

Berita Lainnya
1 dari 1.495
loading...

“Kasus ini kami rasa, ibarat pembunuhan seperti pembunuhan berencana. Sehingga hukumannya itu lebih berat,” tegasnya.

Hal itu diungkapkannya bukan tanpa alasan, mengingat pelaku diketahui menyiapkan minuman yang kemudian diminum oleh korban, meskipun semula korban sempat menolak lantaran melihat tutup botol minuman sudah terbuka.

“Di sini ada benak bahwa si pelaku, ingin korbannya pingsan tidak berdaya lalu diperkosa. Ini sebenarnya yang tidak diperhatikan oleh jaksa dalam hal menuntut. Dan hakim yang memberi putusan,” tekannya.

“Niat jahat pelaku sudah ada. Bahkan sudah jauh hari, itu yang harus diperhatikan. Berbeda cerita bila misalnya pelaku sedang jalan-jalan, lalu tiba-tiba melihat wanita cantik seksi kemudian memperkosa, itu tidak berencana,” tutupnya Dosen Pidana di Fakultas Hukum ULM itu.

Sementara itu, dari informasi yang dihimpun, dalam prosesnya, korban diketahui disodorkan dua buah surat oleh pelaku. Yakni, surat permohonan maaf dan surat perdamaian.

Menurut keterangan Ketua Tim Advokasi Keadilan untuk PDVS, Erlina, korban mengaku sama sekali tidak mendatangani surat perdamaian. Alias hanya hanya menandatangani surat permohonan maaf.

“Karena dalam klausul surat perdamaian, mencabut tuntutan hukum. Korban tak mau menandatangani itu. Korban tak mau berhenti untuk proses hukumnya,” ungkapnya.

Sementara itu, disinggung terkait kondisi korban kini, Erlina mengaku pihaknya sudah bertemu dengan korban.

“Sekaligus memantau kondisi korban. Meski kondisi korban berangsur pulih, Erlina mengungkapkan bahwa trauma yang dialami korban sangat mendalam,” ungkapnya.

“Syukurlah, yang bersangkutan tampaknya memiliki semangat lebih menghadapi persoalan yang menimpa dirinya,” tutupnya. (Kin/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya