Walaupun tingkat pendidikan masyarakat bergelar sarjana terus meningkat drastis, namun para intelektual muda ini masih belum ada jaminan lapangan pekerjaan secara layak
BANJARMASIN,KP – Pemko Banjarmasin dalam beberapa tahun kedepan akan semakin syarat dengan segudang permasalahan.
Diantara sekian permasalahan dihadapi diantaranya adalah soal pengentasan kemiskinan dan meningkatnya jumlah pengangguran.
Walaupun tingkat pendidikan masyarakat bergelar sarjana tahun demi tahun terus meningkat drastis. Namun para intelektual muda ini belum tentu mendapatkan jaminan lapangan pekerjaan secara layak baik di sektor formal maupun non formal.
” Menyadari permasalahan ini , maka sangat dibutuhkan kesiapan Pemko Banjarmasin mengatasi persoalan tersebut. Salah satu program yang mungkin bisa dilaksanakan adalah dengan mengembangkan wirausaha produktif,’’ kata anggota komisi IV DPRD Banjarmasin Abdul Muis.
Menurutnya kepada {KP} Jumat (3/6/2022, di tengah persaingan yang begitu ketat saat ini para lulusan perguruan tinggi tak dapat lagi hanya mengandalkan ijazah untuk mencari kerja. Sebaliknya, harus memiliki kompetensi dan keterampilan kerja agar terserap pasar kerja dengan cepat.
Anggota komisi membidangi kesehatan pendidikan, tenaga kerja dan kesra ini memprediksi di Banjarmasin Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lebih 10.000 dan sebagian besar intelektual dengan status pendidikan lulusan sarjana.
Angka itu ujarnya, jika diambil berdasarkan lulusan sarjana yang dilahirkan oleh PTN maupun PTS sekitar 30.000 lebih sarjana setiap tahunnya..
‘’Sementara yang mendapatkan pekerjaan baik sektor formal maupun non formal diperkirakan setiap tahun lulusan sarjana yang dilahirkan oleh PTN atau PTS paling banyak berkisar 40 persen,’’ ujar anggota komisi dari F-PAN ini.
Ia menilai, tingginya jumlah pengangguran terbuka terutama lulusan sarjana itu bukan berarti karena peluang kerja para sarjana tertutup, namun karena kesempatan dan peluang yang ada sangat kompetitif dan sangatlah terbatas.
Abdul Husin berpendapat guna mempercepat penurunan angka pengangguran dan akan berdampak pada soal kemiskinan tersebut, Pemko Banjarmasin harus punya sejumlah program dan kebijakan strategis.
Seperti katanya melanjutkan. , perlunya informasi dan layanan ketenagakerjaan, peningkatan keterampilan dan kapasitas angkatan kerja, pengembangan UMKM dan kewirausahaan.
Jelasnya, Pemko Banjarmasin haruslah terus berusaha untuk menekan pengangguran, termasuk pengangguran intelektual intelektual yang penyerapan kerjanya rendah karena lapangan kerja yang tersedia tak akan mampu menampung seluruh lulusan perguruan tinggi.
Apalagi bagi mereka yang minim memiliki keahlian dan keterampilan kerja,” kata Abdul Muis.
Ia mencatat berdasarkan data disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel pada tahun 2020 lalu Tingkat Pengangguran Terbuka. mencapai 5 persen.
” Sementara menyusul dampak pandemi Covid-19 sekitar awal Januari 2020 lalu tingkat pengangguran semakin melonjak ,” ujarnya.
Dijelaskan, Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
Abdul Muis mengakui, mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan ini Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina memberikan bantuan dan kesempatan kepada warga untuk mengikuti program wirausaha baru (WUB)
Bahkan program WUB dijadikan Ibnu Sina sebagai salah satu skala prioritas dalam melaksanakan visi misinya yang selanjutnya dituangkan dalam RPJMD tahun 2021-2026.
Hanya saja meski diklaim sudah ribuan lebih WUB diberikan bantuan, Abdul Muis menilai program itu belum signifikan menumbuhkan dunia usaha di Banjarmasin khususnya untuk UMKM.
” Itu artinya program ini masih belum berbanding lurus dengan bertambahnya angka pengangguran dan warga miskin,” tutup Abdul Muis. (nid/K-3)
