Banjarmasin, KP – Status sekolah favorit alias unggulan memang sudah dihapus oleh pemerintah pusat melalui kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan membagi jatah atau kuota di setiap sekolah.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 tahun 2019 itu dikeluarkan sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan di setiap daerah, sehingga status sekolah unggulan atau favorit pun akhirnya dihilangkan.
Namun, upaya pemerataan kualitas pendidikan tersebut belum terjadi secara menyeluruh di Kota Banjarmasin. Hal tersebut membuat pengamat pendidikan dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Reja Fahlevi angkat bicara.
Menurutnya, persoalan mengenai masih melekatnya stigma sekolah favorit atau sekolah unggulan pada masyarakat perkotaan, khususnya di Kota Banjarmasin ini merupakan masalah klasik, yang setiap tahunnya akan terus terjadi.
Reja menilai, hal itu dikarenakan masih tidak meratanya kualitas pendidikan di Kota Banjarmasin, terutama pada aspek sarana dan prasarana (sarpras) di sekolah.
Bukan tanpa alasan, Perihal perbedaan kualitas sarpras di sekolah ini sangat nampak terlihat pada sekolah-sekolah di Kota Banjarmasin.
“Yang paling menonjol itu antara sekolah di tengah kota dengan sekolah yang ada di pinggiran kota,” ucapnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (21/06) siang.
Ia membeberkan, dari segi fisik bangunan saja, sudah pasti nampak terlihat perbedaannya. Kemudian dari segi kuantitas guru, dari sisi sarpras, lapangan, kelas, sampai fasilitas instrumen yang menunjang pembelajaran seperti Laboratorium.
Alhasil, ia membeberkan proses pemerataan kualitas pendidikan belum terjadi di Banjarmasin, walaupun menurutnya sudah ada upaya untuk menuju pemerataan kualitas dan kuantitas pendidikan di Banjarmasin.
“Masih memiliki perbedaan secara signifikan. Makanya lantaran terpaku dengan hal tersebut (kualitas sarpras yang dimiliki sekolah), sehingga membuat para orangtua berlomba-lomba untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah yang ada di tengah kota,” jelasnya.
Karena itulah, ia menambahkan, stigma sekolah unggulan tidak akan hilang dari pola pikir masyarakat jika pemerataan itu belum terjadi.
“Yang sekarang dilakukan hanya sebatas pemerataan kualitas SDM (guru). Seharusnya pemerintah juga harus menunjang dengan pemerataan sarpras di sekolah,” tekannya.
“Hal itu masih menjadi OR bagi pemerintah daerah,” ujar Dosen Program Studi PPKn, FKIP ULM tersebut.
Selain itu, alasan orangtua begitu tertarik menyekolahkan anaknya di sekolah tengah kota, adalah lantaran sekolah yang dianggapnya favorit tersebut memiliki sarpras yang lengkap untuk menunjang prestasi yang dimiliki anaknya. Baik dari sisi akademik, maupun non akademik.
“Misalkan saya ini adalah atlet olahraga futsal, dan saya melihat futsal di SMP 1 memiliki prestasi yang bagus, lapangannya besar dan juga ada ekstra kurikulernya. Tentu saya akan memilih sekolah tersebut. Dibandingkan sekolah yang ada di pinggiran,” pungkasnya.
Kendati demikian, ia mengakui, program pemerintah dengan membagi kuota pendaftaran siswa baru setiap tahun ajaran baru tersebut memang memiliki tujuan yang baik.
Najun, yang jadi persoalan saat ini adalah masih banyaknya orangtua yang memiliki stigma atau paradigma bahwa anaknya harus disekolahkan di sekolah unggulan atau favorit.
“Sebutlah misalnya SMP Negeri 1, SMP Negeri 2 dan SMPN lainnya yang ada di tengah kota. Mayoritas orangtua berharap anaknya harus masuk ke sana untuk mendapatkan pendidikan yang dikehendaki,” bebernya.
“Mereka seakan berlomba-lomba untuk mendaftarkan anaknya ke beberapa sekolah yang ada dianggap unggulan tersebut lewat jalur prestasi. Padahal sekolah hanya diberi jatah sekian persen saja,” tukasnya.
ia pun mengakui, bahwa masyarakat Banjarmasin masih ter-mindset dengan paradigma pendidikan dahulu, jika sekolah yang berada di tengah kota adalah sekolah favorit atau unggulan.
“Itulah yang jadi alasan para orangtua untuk berlomba-lomba menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut baik dengan cara jalur Afirmasi ataupun Prestasi,” terangnya.
Hal itu menurutnya tentu akan berdampak pada sekolah di pinggiran, bahkan ada beberapa sekolah yang menghilangkan jalur prestasi pendaftaran siswa baru karena stigma tersebut masih tertanam di pola pikir masyarakat.
“Karena itulah sekolah-sekolah yang lokasinya di pinggiran menjadi minim pendaftar untuk jalur prestasi, bahkan sampai meniadakan pendaftaran siswa dengan jalur tersebut,” ungkapnya.”Jarang sekali ada siswa yang berprestasi memilih sekolah di pinggiran,” tandasnya. (Kin/K-3)
