Iklan
Iklan
Iklan
Banjarmasin

Sukrowardi Sarankan Ada Ruang Negosiasi di Penetapan Upah Minimum

×

Sukrowardi Sarankan Ada Ruang Negosiasi di Penetapan Upah Minimum

Sebarkan artikel ini

Hal itu perlu dilakukan guna mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta tren kenaikan inflasi

BANJARMASIN, KP – Pembahasan mengenai gaji karyawan atau Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 masih terus dibahas, kepastian tentang UMP 2023 ini pun kabarnya baru akan diputuskan pada November bulan depan.

Sementara itu, baik pengusaha maupun pekerja, masih saling melontarkan kemauan masing-masing soal besaran upah yang harus diberlakukan nanti.

Anggota komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Ir Sukrowardi MAP kembali berharap agar pemerintah melakukan penyesuaian terhadap upah minimum 2023 tahun depan.

Menurutnya hal itu perlu dilakukan guna mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta tren kenaikan inflasi.

” Menyadari dampak ini,maka antara pemerintah daerah, serikat buruh dan perwakilan pengusaha harus membuka ruang negosiasi dalam menetapkan upah minimum,” kata Sukhrowardi dihubungi {KP} Minggu (30/10/2022) kemarin.

Anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar itu mengatakan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 36 tahun 2021 tentang Pengupahan telah mengubah formula dan tata cara penetapan upah minimum.

Kelemahan dari regulasi turunan dari UU Nomor : 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini ujarnya, meniadakan negosiasi dan tawar-menawar dalam penetapan upah minimum seperti yang sebelumnya berlaku.

Dijelaskan dengan ketentuan itu,upah minimum berpatokan pada rumus baku dan hanya berdasarkan data makro yang dikeluarkan oleh Badan Statistik seperti dalam penetapan upah minimum tahun 2022 ini.

Jika ketentuan ini pada tahun. 2023 tetap diberlakukan saya khawatir daya beli masyarakat akan menurun dan itu akan berpotensi terjadinya kenaikan inflasi,” ujarnya.

Sukrowardi menandaskan, daya beli masyarakat haruslah bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi mampu berkembang baik di tingkat daerah maupun nasional.

Baca Juga:  Sempat Serang Bocah, Owa-owa 'Kiki' Akhirnya Dibawa BKSDA Kalsel

Oleh karena itu kembali ia mengatakan, dalam pengaturan pengupahan selain harus mempertimbangkan kembali terhadap kebutuhan hidup layak (KHL).

Jika ketentuan ini pada tahun. 2023 tetap diberlakukan saya khawatir daya beli masyarakat akan menurun dan itu akan berpotensi terjadinya kenaikan inflasi,” ujarnya.

Sukrowardi menandaskan, daya beli masyarakat haruslah bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi mampu berkembang baik di tingkat daerah maupun nasional.

Oleh karena itu kembali ia mengatakan, dalam pengaturan pengupahan selain harus mempertimbangkan kembali terhadap kebutuhan hidup layak (KHL).

“Mempertimbangkan KHL juga sekaligus dalam rangka guna mengantisipasi tingkat inflasi dan dampak menurunnya pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah,” tutup Sukrowardi.

Ia juga menyebutkan, data yang nantinya akan dikeluarkan BPS terkait indikator ekonomi masyarakat harus dijadikan acuan sebelum menetapkan upah minimum. (nid/K-3)

Iklan
Iklan