Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
BanjarmasinTRI BANJAR

Jumlah Warga Miskin Ekstrim Beda Dengan Data Pusat

×

Jumlah Warga Miskin Ekstrim Beda Dengan Data Pusat

Sebarkan artikel ini
Hal 10 1 KLm H Doly Sahbana
H Dolly Syahbana

Banjarmasin,KP- Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, adanya perbedaan data tingkat kemiskinan antara BPS dan Kementerian Sosial (Kemensos) disebabkan oleh penggunaan metode penghitungan yang berbeda.

Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Dolly Syahbana mengungkapkan sulitnya menelusuri ribuan kepala keluarga (KK) miskin ekstrim sesuai data pemerintah pusat.

Baca Koran

Sebagaimana diketahui, ungkap dia di Banjarmasin saat menghadiri rapat paripurna belum lama ini pemerintah pusat mengeluarkan data terbaru untuk miskin ekstrim di Kota Banjarmasin sebanyak 8.333 KK.

Sedangkan, ungkap dia, data yang ada pada Pemko Banjarmasin sekitar 5.706 KK, ada selisih ribuan dari data pemerintah pusat tersebut.

Menurut Dolly, penyelarasan data ini terus dilakukan maksimal oleh pemerintah kota, utamanya menelusuri selisih data dari pusat yang cukup banyak itu.

Namun ia mengaku, tidak mudah dilakukan, sebab sebagian besar data tidak dilengkapi alamat jelas bahkan tidak ada nomor induk kependudukan (NIK).

“Umpamanya nama Ahmad, alamat Alalak Tengah, sangat susah mencari data nama dan alamatnya sebab bisa saj tertulis Akhmad,” paparnya.

Jika demikian kasusnya, ungkap Dolly, tidak bisa pihaknya memasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk jumlah KK miskin ekstrim di Kota Banjarmasin yang harus disalurkan bantuan.

Untuk lebih memperjelas data tersebut, ucap Dolly, maka selisih data yang belum dapat ditelusuri tersebut pihaknya kirim kembali pemerintah pusat.

“Kalau datanya dilengkapi, bisa kita sandingkan lagi dengan DTKS,” ujarnya.

Menurutnya, Pemkot Banjarmasin terus berupaya untuk menanggulangi kemiskinan ekstrim di kota ini, baik dengan bantuan langsung hingga bantuan untuk berwirausaha.

Pemko Banjarmasin memiliki program penciptaan wira usaha baru, ini sebagi upaya meningkatkan perekonomian masyarakat kecil hingga terciptanya lebih banyak peluang tenaga kerja.

Baca Juga :  Angin Segar, TPA Basirih Berpeluang Beroperasi Kembali

“Bantuan penanggulangan kemiskinan ekstrim pasca pandemi COVID-19 cukup banyak disalurkan, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kota, dan ini akan terus dilakukan hingga data kemiskinan ekstrim di kota ini bisa turun signifikan,” demikian kata Dolly Syahbana. (nid/K-3)

Iklan
Iklan