Iklan
Iklan
Iklan
BanjarmasinTRI BANJAR

Lagi Anggota Pansus Banyak Mangkir Bahas Raperda

×

Lagi Anggota Pansus Banyak Mangkir Bahas Raperda

Sebarkan artikel ini

Ketua Pansus Penyelenggaraan Transportasi Afrizaldi mengatakan, pada rapat lanjutan digelar pembahasan masih membicarakan substansi atau materi Raperda, diantaranya soal pasal yang mengatur Penerangan Jalan Umum (PJU)

BANJARMASIN, KP – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Transportasi kembali menggelar rapat lanjutan untuk menyelesaikan pembahasan Raperda tersebut.

Android

Rapat dilaksanakan Senin (18/3/2024) dihadiri Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Bagian Hukum dan sejumlah SKPD terkait lainnya.

Sementara itu dari dewan hanya dihadiri tiga orang yaitu Afrizaldi selaku Ketua Pansus, dan M Isnaini, Hendra sebagai anggota pansus, sedangkan anggota lainnya banyak tak hadir alias mangkir.

Ketua Pansus Penyelenggaraan Transportasi Afrizaldi mengatakan, pada rapat lanjutan digelar pembahasan masih membicarakan substansi atau materi Raperda, diantaranya soal pasal yang mengatur Penerangan Jalan Umum (PJU).

Dalam pasal draf Raperda Dishub diminta untuk melakukan pendataan PJU yang ada di Banjarmasin.

“ Kita minta agar Dishub mendata PJU, baik yang sudah menggunakan sistem meterisasi maupun tidak atau PJU yang ilegal,” katanya.

Menurut Afrizaldi pendataan titik PJU dimaksudkan agar data yang dimiliki oleh Pemko dan PLN bisa sesuai lantaran berkaitan pembayaran listrik PJU yang harus dibayar Pemko.

Sementara Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Banjarmasin Febpry Graha Utama mengungkapkan, bahwa Dishub terus memprogramkan pemasangan PJU menggunakan meterisasi

“ Saat ini yang kita programkan dengan berkoordinasi Polresta Banjarmasin memasang PJU pada kawasan jalan di daerah pinggiran pusat kota yang rawan kecelakaan dan aksi kejahatan,” ujarnya.

Febpry mengungkapkan, bahwa pemasangan PJU baik legal maupun ilegal yang dipasang warga semua rekening pembayarannya kepada PLN ditanggung oleh Pemko Banjarmasin sekitar Rp 1,8 miliar setiap bulannya.

Raperda tentang Penyelenggaraan Transportasi atas usul Pemko Banjarmasin ini memuat konektivitas antara transportasi darat dan sungai terhubung dengan baik.

Baca Juga:  Mengaku Salah, Pengelola Caviar Tantang Satpol PP Bertindak Adil

Kota Banjarmasin yang hanya memiliki luas 98 kilometer persegi dengan jumlah penduduk cukup padat tentunya memerlukan tersedianya transportasi angkutan umum yang nyaman dan cepat.

Untuk tujuan itu, maka dibutuhkan strategi dan perencanaan yang matang terkait penyelenggaraan transportasi. (nid/K-3)

Iklan
Iklan