Kuala Kapuas, KP – Fraksi Nurani Bintang Demokrat Pembangunan Sejahtera (NBDPS) DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 masih memerlukan pembahasan lebih mendalam dan konstruktif antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami ingin RAPBD 2026 bukan sekadar dokumen formal, tetapi menjadi instrumen nyata yang membawa kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Kapuas,” kata juru bicara Fraksi NBDPS DPRD Kapuas, Sutarno, di Kuala Kapuas, Selasa (11/11/2025).
Hal itu disampaikan oleh legislator dari Partai Demokrat ini, setelah menyampaikan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna pembahasan nota keuangan RAPBD 2026 di DPRD setempat.
Menurutnya, pembahasan mendalam dibutuhkan agar arah kebijakan anggaran benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
Fraksi menyoroti sejumlah aspek penting yang dinilai perlu mendapat perhatian serius, di antaranya alokasi anggaran sektor pendidikan dan kesehatan yang harus sesuai amanat Undang-Undang.
Fraksi menekankan agar belanja di sektor tersebut tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, melainkan juga diarahkan untuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga medis serta memastikan ketersediaan obat-obatan di seluruh puskesmas.
Selain itu, Fraksi juga menuntut pemerintah daerah memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, terutama pada belanja nonprioritas seperti perjalanan dinas dan pengadaan barang yang tidak mendesak.
“Perlu pembatasan ketat terhadap belanja rutin agar tidak terjadi pemborosan dan dana publik dapat dialihkan untuk program produktif yang langsung menyentuh masyarakat,” tegasnya.
Dalam bidang pembangunan kesejahteraan, Fraksi menyoroti pentingnya kejelasan alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting. Fraksi juga meminta penjelasan mengenai indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur efektivitas program tersebut di tahun 2026.
Kemudian, sektor pemberdayaan ekonomi kerakyatan turut menjadi perhatian. Fraksi menilai perlu peningkatan dukungan terhadap UMKM, pertanian, dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Pihaknya berharap RAPBD 2026 memuat program konkret berupa pelatihan, bantuan modal bergulir, dan fasilitasi pemasaran bagi pelaku usaha kecil.
Sementara dalam aspek tata kelola pemerintahan, Fraksi mendukung langkah reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah daerah, namun menekankan bahwa peningkatan kompetensi dan integritas aparatur harus menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran.
“Seluruh catatan dan masukan yang kami sampaikan diharapkan menjadi perhatian serius pihak eksekutif. Fraksi kami siap bekerja sama secara intensif dalam pembahasan lanjutan untuk menghasilkan APBD yang berkualitas, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” demikian Sutarno. (Iw/k-10)
