BANJARMASIN, KP – Menyusul semakin tumpang tindihnya penyaluran gas bersubsidi 3 Kg yang belakangan ini tak bisa tertata, akhirnya mendapatkan perhatian khusus dari DPR RI H Saifullah Tamliha. Karena carut marunya pembagian tabung LPG 3 Kg di Kalsel dan Banjarmasin berdampak kenaikan harga hingga Rp35 Ribu.
Bahkan,masyarakat dibuat bingung dengan penerima subsidi dan non subsidi LPG 3 Kg terutama para meter warga miskin di masyarakat yang masih ditetapkan pemerintah.” Kebijakan penyaluran Subsidin harus tahun anggaran 2015 subsidi Rp29 triliun,tahun 2016 berkurang Rp 20 triliun dan hampir 1/3) hilang dan kita berharap jangan dikurangi lagi,’’ kata Anggota Komisi I DPR RI H Saifullah Tamliha kepada wartawan, disela-sela Musda VIII Tahun 2018 DPD VI Hiswana Migas di Hotel Golden Tulip Banjarmasin.
Menurut Badan Anggaran DPR RI sudah dibicarakan tentangsubsidi terutama tentang LPG 3 Kg Sementara itu,para meter orang miskin di Indonesia itu tidak memiliki standar yang sama. Karena itulah menjadi salah satu kendala.
Sedangkan Data pemakaian gas 3 Kg ini dari Menteri Bapenas 11, 8 juta orang, Mensos 5 juta sekian, BPS 2,8 juta orang.Kemudian kriteria orang miskin apakah PBB orang miskin yang berapenghasilan kurang dari 2 US Dolar perhari, sementara Bank Dunia orang yang memiliki pendapatan 6.600 US Dolar pertahun, sementara gaji di Kalsel hanya mendapat Rp 2,25juta berapa orang miskin yang dapat demikian.
Dikatakan,PNS juga honornya Rp 1,5 juta perbulan mereka dapat surat gubernur bahwa tidak memiliki pendapatan seperti itu pakai LPG 3 KG, ada orang perempuan yang menghadiri perkawinan dan mobil mewah memiliki gelang emas banyak tetap membeli tabung 3 Kg.
Jadi, katanya, kalau di stop menggunakan PKH sekarang sistem distribusi terbuka siapa saja. Boleh jadi beli sedangkan kalo ditutup hanya yang memiliki kartu PKH yang boleh membeli gas LPG 3 Kg kita cobalihat raskin tiap bulan kepala desa membagi orang miskin yang sama pula dan paling bagus subsidi LPG 3 Kg tetap diteruskan dan dilanjutkan lagi.
” Solusinya paling bagus subsidi LPG 3 Kg ditingkatkan atau kembalikan anggarannya seperti asal jangan dikurangi,” tegas Saifullah Tamliha .
Dikatakan, antar kepangkalan misalnya 500, ada operasi pasar ternyata para pengecer malah mengecer dikasih 2 tabung dan KTP diambil dan itu temuan di lapangan sehingga tahun 2019 kembalikan dulu dari Rp 20 triliun menjadi Rp 25 triliun.
“Saya pikir itu untuk setengah tahun saja, infrastruktur karena rakyat sudah mudah masuk ke kota yang beli LPG itu di kota habis siapapun akan susah menertibkan,” tandasnya.
Politisi senior PPP menambahkan, sementara alternatif yang non subsidi meningkat di Kalsel dimana semua aparatur desa tidak boleh membeli yang LPG 3 Kg, sekarang sudah penertibannya berjalan.
Sama hal juga dengan BBM seperti premiun tidak diperbolehkan lagi pakai jerigen,
termasuk Pertalite padahal tidak ada kerugian sekarang ini yang terpenting bagi masyarakatBBM itu ada ditengah-tengah masyarakat banua saat mereka perlu. (hif/K-7)
