Ir H Fajar Desira
BANJARMASIN, KP – Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor menginginkan bahwa Provinsi Kalsel kedepan harus ramah difabel. Karena itulah mulai sekarang, bersama jajaran terkait sedang melalukan Rapat Penyusunan Aksi Daerah Penyandang Disabilitas tahun 2018.
“Pak gubernur, sangat mengingatkan Kalsel mulai sekarang dan ditahun-tahun mendatang menjadi ramah disabilitas. Bahkan perkantoran pelayanan di Provinsi Kalsel pun sekarang sudah dilengkapi sarana disabilitas,’’ ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalsel Ir H Fajar Desira kepada wartawan, usai menjadi narasumber Rapat Penyusunan Aksi Daerah Penyandang Disabilitas tahun 2018, di Rattan In Banjarmasin, Rabu (31/10).
Diakui mantan Kepala Bappeko Banjarmasin ini, memang sekarang ini Kalsel terus berbenah dan kini dengan dukungan dan DPRD Kalsel dari komisi VI sedang menyusun Perda sebagai payung hukum, dalam keperpihakan kaum difabel kedepan.
Tak hanya ramah terhadap kaum difabel, Fajar mengaku sangat ingin membuat semua fasilitas umum juga ramah terhadap kaum lanjut usia (lansia) dan ibu hamil serta menyusui. Demi mewujudkan itu, saat ini sedang dirancang dan susun draft payung hukum sesuai instruksi pak gubernur.
Fajar juga mengakui memang selama ini anggaran tampak kecil. Tetapi sebenarnya kurang benar, karena banyak sekali anggaran yang masuk di lingkungan dinas yang sejalan dalam memberikan dukungan seperti di Diknas, dan sebagainya.
Mantan Kepala PU Kota Banjarmasin ini juga mengatakan, Kalsel sebagian perkantoran sudah berpihak pada disabilitas, tetapi untuk mendukung dan meningkatkan dorongan serta keterlibatan tentu saja membutuhkan payung hukum yang kuat.
Sedangkan Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Zulfa Asma Vikra SH MH, sangat mendukung upaya Pemerintah Provinsi Kalsel yang bertekad menjadikan Kalsel ramah difabel. Bahkan usahanya menyusul Perda juga sudah membuktikan komitmen dengan dasar awal membuat payung hukum.
“Pada prinsipnya kalau kepentingan masyarakat kami sangat mendukung karena memang keperpihakan kaum difabel ini perlu dilakukan dengan melibatkan dalam pekerjaan dan sebagainya,’’ katanya.
Sedangkan Kepala Dinas Sosial Kalsel, Drs H Adi Santoso mengatakan, fasilitas umum ramah kaum difabel di Kalsel masih terbatas dibanding dengan jumlah kaum difabel hampir mencapai 19 ribu yang tersebar di seluruh Kalsel.
Ia menyadari kebutuhan kaum difabel tentu sangat bervariasi. Untuk itu, pihaknya meminta dukungan pada Bappeda dan DPRD Kalsel dengan langkah awal menyusun Rancangan Payung Hukum bagi kaum difabel.
“Kami harus mendengar dan mengajak teman penyandang disabilitas untuk menunjukkan apa saja yang menjadi kendala, apa saja yang menjadi kebutuhan dan lalu kita mengakomodasi, dan inilah wujud kami untuk membantu dan mendorong mereka dengan menyusun payung hukum,’’ ujar Adi. (vin/K-5)
