PIMPIN RAPAT – Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina saat mensinkronkan penanganan masalah kumuh yang dilakukan Tim SISHA dari Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya, dapat berkolaborasi dengan tim Pemko Banjarmasin. (Istimewa)
BANJARMASIN, KP – Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina menyatakan penanganan masalah kumuh yang dilakukan Tim SISHA dari Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya, dapat berkolaborasi dengan tim Pemko Banjarmasin.
“Saya suka dengan istilah kolaborasi, kita ingin seluruh SKPD bisa saling berkolaborasi seperti contoh Wira Usaha Baru (WUB). Kami ada buat Kelompok Kerja WUB yang terdiri dari 7 SKPD,’’ ujarnya, saat menerima kedatangan Tim SISHA dari Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya di ruang Rapat Berintegrasi, Balai Kota Banjarmasin, Kamis (08/11).
Untuk diketahui, Tim SISHA dari Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya datang ke kota seribu sungai dengan membawa program penuntasan penanganan kawasan kumuh dan munculnya kembali kawasan tersebut.
Kedatangnya disambut langsung Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina beserta jajaran SKPD terkait lingkup Pemko Banjarmasin.
Lebih lanjut H Ibnu Sina mengatakan, mendidik seseorang untuk bisa mandiri secara ekonomi, memang tidak mudah. Karena itu, di Kota Banjarmasin ada program Kampung KB Kampung BAIMAN.
Program tersebut, jelasnya, merupakan wujud integrasi dan sinergritas dari berbagai SKPD yang di dalamnya ada kegiatan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kemudian sosial termasuk juga tertib
administrasi kependudukan.
“Kita sudah ada 11 Kampung KB, Kampung Kampung BAIMAN dan sebagainya ada di kawasan kumuh. Saya ingin seluruh sumber daya itu terintegrasi disitu. Kemudian saya juga punya program lain, misalnya setiap bayi yang lahir di Banjarmasin harus segera dibuatkan Kartu Keluarga, AKTA,
dan KIA (Kartu Identias Anak),’’ jelasnya.
Hal lain yang dijelaskan orang nomor satu di kota berjuluk seribu sungai itu diantaranya tentang kegiatan kolaborasi. Bahkan, katanya, jajaran Pemko Banjarmasin sudah terbisa dengan yang namanya kolaborasi
serta inovasi.
Salah satu wujud kolaborasi yang dapat dilihat ada di kawasan Kelayan Barat, dimana untuk pembebasan lahannya ada anggaran Pemko Banjarmasin dan Pemprov Kalsel, kemudian untuk pembangunan Rusunnya Dananya dari APBN. “Jadi kawasan Kelayan Barat itu adalah wujud dari
kolaborasi, dan hasilnya sangat terasa, kini kawasan itu menjadi hilang kumuhnya,’’ ucapnya.
Terkait dengan relokasi, mantan anggota DPRD Kalsel tiga periode ini kembali menerangkan, ada dua pola yang dilakukan Pemko Banjarmasin, pertama penggusuran saja, kedua dengan penataan.
Dan untuk di Kota Banjarmasin penggusuran masyarakat yang bermukim di pinggir sungai tidaklah mudah, karena hampir 40 persen masyarakatnya hidup di pinggir sungai.
“Jadi maksudnya harus ada pengecualian, ketika kita ingin menuntaskan kekumuhan paling simpel ya digusur atau relokasi, tetapi kalau kita ingin menghidupkan kembali budaya, mereka sebagai penduduk yang budayanya adalah budaya sungai, harusnya kita berdamai dengan kearifan lokal mereka, artinya yang bisa kita lakukan adalah seperti yang di Kampung Hijau, justru itu lebih manusiawi saya kira,’’ pungkasnya. (vin/K-5)
