BANJARBARU, KP – Jika muncul banyak pertanyaan bagaimana pertanian di Kalsel setelah pelaksanaan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke 38. Maka sudah terjawab sudah. Sebab, akan ada program lanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan di Banua.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Nurul Fajar Desira menjelaskan, menurut Kementerian Pertanian (Kementan), pembukaan lahan rawa Kalsel termasuk paling baik dan dianggap berhasil di antara dua provinsi lainnya, yaitu Sulsel dan Lampung.
Karena itu, lanjut Fajar, Kementan memberikan penghargaan kepada provinsi ini. Apa penghargaan tersebut, menurut Fajar selain kepastian pendampingan penanganan 4.000 hektare lahan di Jejangkit Muara, juga ada program lanjutan.
“Pihak Kementan akan memberikan bantuan berupa program pembukaan 10 ribu hektare lahan rawa, bahkan kita ditantang membuka 250 hektare lahan.
Program ini tidak terlepas suksesnya penanganan rawa di Jejangkit Muara,’’ terang Fajar, Selasa (13/11) usai Rapat Koordinasi Usulan Rencana Pengembangan Optimalisasi Lahan Rawa Tahun 2019 di aula Bappeda.
Fajar menyebut, bantuan dari Kementan berupa peralatan pertanian dengan estimasi biaya sekitar Rp40 miliar.
Bantuan ini akan dilaksanakan 2019 mendatang.
Meski ada bantuan pemerintah pusat, tentu menurut Fajar daerah juga melakukan pendampingan.
Terutama untuk biaya operator, bahan bakar minyak, bibit, dan pupuk.
“Lahan yang disiapkan sudah disurvey. Ini tersebar di 6 kabupaten,’’ bebernya.
Fajar menyebut, pembukaan lahan ini polanya masih sama dengan di Jejangkit.
Yakni optimalisasi lahan yang belum tergarap maupun lahan yang sudah tergarap tapi tidak maksimal.
Misalnya, yang tadinya tanam sekali setahun ditangani agar bisa setahun dua atau tiga kali.
Disinggung apakah program ini akan menggangu program Pemprov secara keseluruhan?.
Fajar menyebut tidak sama sekali. Justru, ujar Fajar, program ini memperkuat pembangunan di Kalsel.
Sebab, lanjutnya, sebagaimana yang tertuang pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel mengurangi sumber daya alam seperti batubara dan kayu.
“Salah satu fokus pembangunan Kalsel adalah ketahanan pangan.
Nah program ini otomatis memperkuat RPJMD. Bantuan ini merupakan anugerah buat kita, tinggal bagaimana kita memastikan program berkelanjutan,’’ urainya.
Fajar menambahkan, akan ada pola baru penanganan pertanian sebagaimana peraturan menteri pertanian.
Setiap pertanian yang dibantu oleh pemerintah pusat harus ditangani oleh perusahaan atau korporasi yang berbadan hukum. Baik itu BUMDES, BUMD, Koperasi, dan lain sebagainya.
Mengapa demikian?. Karena menurut Fajar akan melibatkan banyak teknologi dan anggaran. Jika diserahkan langsung ke petani dikhawatirkan tidak maksimal.
Sebagai jalan keluar, direncanakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dijadikan perusahaan asuh untuk membentuk perusahaan pertanian.
“Kita akan coba gandeng perusahaan besar untuk menjadi bapak asuh bagi perusahaan pertanian,’’ tegasnya.(mns/K-2)
