Barabai, KP – Seminar sehari ini “Kenali Mata Uangmu, Agar Tidak Buntung” yang digelar Yayasan Murakata Maju berkerjasama dengan Bank BI Cabang Kalsel di Aula Kantor Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) kemaren Jumat (9/11) pagi, hadir sebagai pemateri Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia (BI) Kalimantan Selatan Herwanto dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Komisi XI Drs H Syaiful Rasyid MM yang juga mantan Bupati HST periode 2000 – 2005 dan 2005 – 2010 lalu.
Kegiatan ini yang menjadi modelator H Aulia Oktaviandi, yang juga putra H Syaiful rasyid, Aulia Oktaviandi beberapa waktu lalu juga pernah mencalonkandiri menjadi wakil bupati HST.
Pada kesempatan tersebut pemateri Herwanto berpesan agar masyarakat lebih berhati-hati apabila menerima uang dalam jumlah besar, seperti yang sudah dicanangkan pemerintah lewat iklan ditelevisi yakni dilihat, diraba dan diterawang. Karena selain merugikan, pemegangnya juga bisa dikenakan sanksi hukum apalagi dengan sengaja mengedarkan uang palsu tersebut meski tanpa unsur kesengajaan.
“Teliti sebelum menerima, lebih baik berhati-hati sebelum rugi, karena ada sanksi hukum juga bagi pemegangnya apalagi mengedarkan walaupun karena ketidak tahuan. Kemudian bila mendapati uang palsu hendaknya segera melapor kepada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian, supaya kita terhindar dari masalah baru,” ungkap Herwanto.
Pada kesempatan yang sama dalam sesi tanya jawab dengan awak media usai mengisi acara seminar kedua pemateri mengungkapkan bahwa mereka sepakat peduli dengan wilayah Meratus yang ada di Kabupaten HST. Mereka sangat tidak sependapat jika pemerintah pusat memberikan kelegalan untuk dilakukan proses illegal mining diwilayah ini.
Terlebih mantan Bupati HST 2 periode H Syaiful Rasyid, semenjak ia menjabat pimpinan daerah tidak pernah terbersit dihatinya untuk merusak hutan yang menjadi kebanggaan warga banua. Kabupaten HST sebagai satu-satunya daerah bebas tambang menghadapi dilema cukup berat belakangan ini, dirinya bersama-sama masyarakat, tokoh, pejabat, pimpinan daerah akan terus berjuang dalam mempertahankan kehancuran Hutan Bumi Murakata dari perusahaan besar yang siap membombandir pesona alam Meratus.
“Meratus merupakan simbol daerah kita, kami sebagai Anggota DPR RI asal Kalimantan Selatan dan kebetulan orang banua pasti menyuarakan teriakan orang Barabai, memang kami berada di Komisi XI saat ini dan yang membidangi pertambangan ada di Komisi IV DPR RI, kita bisa sampaikan agar keputusan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian pertambangan dan energi ditinjau kembali,” ujar ayah Aulia Oktafiandi yang sekarang juga calon Anggota DPR RI dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dapil Kalimantan Selatan 1.
Kendati demikian, ia juga mengajak kepada seluruh warga Banua agar jangan bosan menyuarakan “Save Meratus” dalam setiap kesempatan, tujuannya agar pemerintah pusat prihatin dengan keadaan Kabupaten HST yang sudah sulit bertahan dari serangan banjir setiap tahunnya. Bencana siap mengancam jika Meratus di Kabupaten HST telah hancur.
“Petani sering mengalami kegagalan panen akibat banjir atau padi menjadi rusak karena terendam air bah bercampur tanah, tanaman di kebun juga banyak yang mati, banyak dampak akibat banjir. Belum lagi perekonomian lumpuh karena para pedagang tidak bisa berjualan lantaran terendam, sekolah dan perkantoran diliburkan, akhirnya semua aktivitas masyarakat dan pemerintah tidak jalan,” keluh Syaiful Rasid.
Syaiful rasyid juga menambahkan, puluhan tahun lalu begitu susah payah memperjuangkan untuk pembangunan irigasi batang alai, namun kalau daerah ini jadi ditambang hancurlah irigasi yang ada tersebut sedangkan dana yang sudah di keluarkan tidak sedikit.
Sedangkan Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia (BI) Kalimantan Selatan Herwanto menambahkan, keberadaan perusahaan tambang di daerah tidak terlalu signifikan merubah perekonomian daerah tersebut, perputaran duitnya tetap lebih banyak keluar daerah karena yang punya tambang tidak serta merta orang banua.
Ia menyayangkan jika keinginan warga HST dan Kalimantan Selatan pada umumnya agar Bumi Murakata tetap terjaga hutannya diabaikan oleh pemerintah pusat.
“Memang ada sedikit perekonomiannya meningkat, tapi perputaran uangnya tetap lebih banyak keluar daerah, jadi di Kalimantan Selatan hanya ladang uangnya. Seperti daerah lain yang ada di Kalsel dengan aktivitas tambangnya, merupakan contoh nyata bahwa kesejahteraan masyarakatnya tidak terlalu signifikan, memang ada sebagian orang,” ujarnya menjawab pertanyaan awak media.
Syaiful juga mengatakan, untuk itu semuanya kembali kepada masyarakat, maksudnya pilihlah yang mau berjuang untuk masyarakat, baik itu di pusat, atau daerah. (adv/ary/K-6)