Banjarmasin, KP – Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Isnaeni SE meminta agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) punya Grand Desain dalam pemeliharaan penangangan berbagai infrastruktur kota ini.
Muhammad Isnaeni mencontohkan, dari sekian penanganan infrastruktur itu seperti diantaranya soal permasalahan tidak berfungsinya saluran pembuangan air atau drainase akibat tersumbat sampah dan lumpur.
“Kebetulan sebentar lagi musim hujan yang bisa menyebabkan terjadinya genangan akibat tidak berfungsinya drainse. Nah itu namanya seperti pemadam kebakaran setelah ada kejadian baru dilakukan penanganan,’’ ujarnya.
Hal itu dikemukakan Muhammad Isnaeni yang didampingi anggota komisi III Ir Syukhrowardi MAP, usai rapat kerja dengar pendapat dengan DPUPUR Kota Banjarmasin kepada sejumlah wartawan, Senin (7/10).
Menurutnya, Grand Desain penanganan infrastruktur dibutuhkan semacam perencanaan program, sekaligus sebagai inventarisir dan sinkronisasi, sehingga terjalin adanya sinergitasi dalam mengantisipasi setiap permasalahan kota ini.
Menangapi harapan itu, Kepala DPUPR Kota Banjarmasin, Arifin Noor kepada sejumlah wartawan mengemukakan, saat ini pelaksanaan pembangunan dan penanganan infrastruktur di kota ini sudah berjalan cukup baik.
Meski demikian, ia juga mengakui ada sejumlah kendala yang dihadapi, seperti terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dan ketersediaan anggaran. Akibat kendala ini, ujarnya, maka tidak semua permasalahan pemeliharaan insfraktur dapat ditangani dengan maksimal.
“ Seperti soal penanganan drainase atau sungai,’’ ujarnya seraya mengimbau partisipasi warga untuk menjaga kebersihan drainase dan sungai minimal dengan tidak membuang sampah sembarangan yang bukan pada tempatnya.
Menyinggung serapan anggaran dalam tahun anggaran 2019 ini, Arifin Noor mengatakan, hingga memasuki bulan Oktober ini baru terealisasi sekitar 38 persen dari total anggaran sebesar Rp274 miliar untuk DPUPR.
“Serapan anggaran ini, lanjutnya, baik dalam melaksanakan program fisik maupun non fisik,’’ ujarnya.
Menurutnya, meski serapan anggaran masih tergolong rendah, namun ia tidak merasa khawatir karena rencana program yang telah direncanakan masih on the progress, sehingga serapan anggaran tahun ini diharapan sesuai dengan target.
“Sebab di akhir-akhir menjelang berakhirnya tahun anggaran semua (kontraktor) baru mencairkan terhadap proyek yang dikerjakan,’’ kata Arifin Noor.
Lebih ia jauh ia berharap, untuk mempercepat peningkatan pembangunan kota ini pemerintah pusat kiranya dapat memberikan anggaran lebih besar lagi kepada pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
Ditandaskanya, hal itu sangat dibutuhkan, mengingatkan karena masih banyak skala prioritas pembangunan yang dibutuhkan masyarakat belum terealisasikan dan memerlukan penanganan mendesak. (nid/K-5)
