Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
Kalteng

Usulan Infrastruktur Mendominasi Reses Dewan Dapil II

×

Usulan Infrastruktur Mendominasi Reses Dewan Dapil II

Sebarkan artikel ini
20 Foto Kapuas Foto bersama 1
FOTO BERSAMA : Usai Reses Dapil, Anggota DPRD Kapuas Dapil II melakukan foto bersama warga setempat. (KP/ist)

Kuala Kapuas, KP – Pembangunan infrastruktur mendominasi aspirasi masyarakat di dua kecamatan di Daerah Pemilihan (Dapil) II Kecamatan Basarang dan Kapuas Barat, dalam reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan belum lama ini.

“Dalam reses kita di Kecamatan Basarang dan Kapuas Barat, bersama wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, masih didominasi usulan masyarakat infrastruktur,” kata Anggota DPRD Kapuas Dapil II H. Darwandie, kepada wartawan di Kuala Kapuas, kemarin.

Baca Koran

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, bahwa dalam kunjungan pertama reses mereka berjumlah 9 orang anggota DPRD Kapuas. Pertama mereka bertandang ke Desa Maluwen, Kecamatan Basarang. Disana, kata dia, warga menyampaikan aspirasi terkait pembangunan SDN 1 Maluwen.

“Kita menyampaikan bahwa usulan mereka itu sudah masuk dalam kerangka APBD 2020,”ujarnya.

Sementara di Desa Bungai Jaya yang merupakan salah satu desa percontohan karena prestasi yang diraih dalam pemberdayaan masyarakat dan pelayanan birokrasi, Bumdes serta pengelolaan APBDes dengan akan diberikan reword.

“Untuk desa Bungai Jaya mereka meminta penambahan anggaran. Karena Desa mereka selalu menjadi desa percontohan, sementara anggaran ADD sama dengan desa lain,”katanya.

Untuk itu, sambungnya, pihaknya berjanji memberikan reword atas prestasi ini dengan menambah anggaran ADD lebih besar lagi.

Kemudian, lanjut dia, usulan warga Desa Anjir Kalapan, Kecamatan Kapuas Barat penyelesaian kerangka jembatan pada tahun 2020, serta jalan usaha tani serta rehab handil.

“Kami juga sampaikan kepada masyarakat untuk bersabar menunggu realisasi program pemerintah dan juga peran serta pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat,”terangnya

Darwandie menambahkan, saat ini sudah masuk jadwal pembahasan APBD 2020. Namun masih belum dilaksanakan, sehingga pihaknya memanfaatkan waktu dengan melakukan reses untuk memantau kegiatan ADD, DD dan program kerja APBD 2019 di desa. (Al)

Baca Juga :  Gubernur Resmikan Nasional Halal Fair
Iklan
Iklan