Banjarmasin, KP – Tim Panitia Anggaran Daerah (TPAD) Pemko Banjarmasin bersama Badan Anggaran DPRD Kota Banjarmasin masih menggodok pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020.
Dari sekian kegiatan diusulkan adalah anggaran untuk melanjutkan program bedah rumah untuk warga miskin. “ Dalam RAPBD tahun 2020 Dinas Sosial mentargetkan akan memperbaiki sebanyak 150 rumah untuk warga miskin dengan anggaran diusulkan sebesar Rp3 miliar,’’ ungkap Bambang Yanto Permono SE.
Menurut anggota Badan Anggaran DPRD Kota Banjarmasin ini kepada {{KP}} Jumat (15/11), anggaran yang diusulkan itu nantinya diperuntukkan untuk menanggulangi warga miskin yang hingga saat ini belum menerima bantuan bedah rumah.
Bambang Yanto menilai, untuk mengentaskan kawasan kumuh di daerah ini, program bedah rumah harus tetap dilanjutkan. Meski, lanjutnya, pemerintah pusat setiap tahunnya juga memberikan bantuan untuk program tersebut.
“Program bedah rumah dijalankan kembali berdasarkan Peraturan Walikota. Dalam program itu, pemerintah mengalokasikan dana Rp17,5 juta untuk membantu perbaikan setiap unit rumah warga miskin,’’ ujarnya.
Lebih jauh anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat itu berharap, dalam pelaksanaannya di lapangan program rehabilitasi sosial terhadap rumah tidak layak tersebut dipastikan harus benar-benar tepat sasasaran.
Secara terpisah Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Iwan Ristianto menjelaskan, persyaratan bagi warga miskin yang hendak memanfaatkan program bantuan itu tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu rumah yang direhab berada di lahan milik dan tidak berada di kawasan dilarang seperti di atas sungai atau di jalur hijau.
Iwan menjelaskan, program bedah rumah Dinas Sosial Kota Banjarmasin sempat terhenti pada 2017, ketika itu program serupa dilaksanakan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan sumber dana bantuan pemerintah pusat.
Ia juga memaparkan, program bedah rumah merupakan bagian dari upaya Pemko Banjarmasin untuk menuntaskan kawasan kumuh yang tersebar di lima kecamatan kota ini yang hingga kini sebagian diantaranya belum tertangani. (nid/K-5)
