BANJARMASIN, KP – Alihfungsi lahan pertanian di wilayah Kalsel sangat memprihatinkan, bahkan bisa mengancam ketahanan pangan dalam beberapa tahun ke depan.
“Alihfungsi lahan pertanian ini cukup tinggi, sehingga perlu diupayakan agar ketahanan pangan tetap terjamin,’’ kata Ketua Pansus Ketahanan Pangan, H Burhanuddin kepada wartawan, Rabu (27/11), di Banjarmasin.
Menurut Burhanudin, data statistik pada 2004 menunjukan alihfungsi lahan pertanian, di lahan sawah menjadi non sawah mencapai 187.164 hektare, dan lahan kering mencapai 9.000 hektare.
“Ini 15 tahun yang lalu, bagaimana sekarang, tentu jauh lebih tinggi lagi, mengingat pembangunan pemukiman sangat pesat,’’ ujar politisi Partai Golkar ini.
Padahal sektor pertanian dalam arti luas ini menghidupi 70 persen penduduk di Indonesia, sehingga banyak masyarakat yang tergantung pada sektor pertanian.
“Kita perlu menjaga kedaualatan pangan ini, dengan mempertahankan lahan pertanian produktif,’’ tambah Burhanuddin.
Selain itu, juga memikirkan bagaimana menjadikan lahan tidur maupun non produktif sebagai lahan pertanian produktif. “Ini yang perlu dikawal agar ketahanan pangan terjamin,’’ ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kalsel, H Rusli mengakui, alihfungsi lahan pertanian menjadi pemukiman penduduk banyak terjadi di wilayah Kabupaten Banjar.
Misalnya, di daerah Gambut yang selama ini menjadi sentra produksi padi, namun kini beralihfungsi menjadi pemukiman penduduk maupun pertokoan, serta kawasan usaha.
`Jadi tidak ada lagi yang namanyaKindai Limpuar’, karena produksi padi terus mengalami penurunan,’’ ujar anggota Komisi III DPRD Kalsel, yang baru melaksanakan reses di daerah pemilihannya di Kabupaten Banjar.
Rusli menambah, lahan pertanian di daerah itupun tidak lagi produktif, ditambah menjadi kawasan pemukiman, sehingga areal pertanian semakin sempit. “Ini sekarang, bagaimana lima atau 10 tahun ke depan,’’ jelas Rusli.
Apalagi areal pertanian di sana hanya panen satu kali setahun, sehingga masyarakat berpikir menjual lahannya, dan beralih ke daerah lain, mengingat harga tanah yang relatif tinggi untuk dijadikan kawasan pemukiman.
“Alihfungsi lahan seperti ini lah yang perlu menjadi perhatian serius,’’ tegas politisi Partai Golkar. (lyn/K-1)
