Banjarbaru, KP – Pada tahun ini total alokasi anggaran 2020 yang dikelola satuan kerja vertikal dan pemerintah daerah di lingkup Provinsi Kalsel yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jumlahnya lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun lalu, yakni sebesar Rp27,715 triliun. Tahun sebelumnya alolasi di Kalsel sebesar Rp28, 08 triliun.
Rincian APBN 2020 untuk Kalsel terdiri dari daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga sebesar Rp9,221 triliun, yang meliputi Satker Vertikal Kementerian/Lembaga sebesar Rp8,733 triliun, SKPD dalam rangka Dekonsentrasi sebesar Rp136,339 miliar, dan KPD dalam rangka Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp352,207 miliar.
Selain itu dana transfer ke daerah sebesar Rp18,494 triliun yang meliputi transfer ke daerah untuk provinsi sebesar Rp3,323 triliun dan transfer ke daerah untuk kabupaten/kota sebesar Rp15,170 triliun.
Sedangkan dana desa yang digelontorkan tahun ini ke Kalsel jumlahnya sebesar Rp1,53 triliun.
Sementara, dana transfer ke daerah di Kalsel untuk Dana Alokasi Umun (DAU) sebesar Rp8,5 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp4,02 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp1,5 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp2,3 triliun, dan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 560 miliar.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalsel, Usdek Rahyono, mengharapkan dengan jumlah alokasi sebesar itu, mampu memberi kontribusi yang optimal bagi tercapainya tema kebijakan fiskal nasional tahun anggaran 2020 mendatang.
“Perlu dilakukan upaya maksimal oleh semua pemangku kepentingan, baik para Kuasa Pengelola Anggaran (KPA) di Satuan Kerja Vertikal atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kepala daerah, dan pengelola keuangan untuk melakukan monitoring, evaluasi sekaligus mengawal secara intens penyerapan DIPA yang ada dalam kendalinya di satuan kerja dan atau wilayahnya masing-masing,” tegasnya, usai penyerahan DIPA Satker Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2020 di Gedung KH Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel, Rabu (27/11).
Usdek menerangkan, untuk APBN 2019 hingga 20 November tadi baru dicairkan 75,5 persen atau Rp7,42 triliun dari pagu Rp28,08 triliun termasuk dana desa.
Meski tinggal satu bulan, target serapan anggaran ini diyakini Usdek dapat tercapai.
“Kami masih optimis, dari yang ditargetkan sebesar 92 persen bisa tercapai,” yakinnya.
Dia mengakui, kendala saat ini adalah masih banyaknya pekerjaan yang belum selesai dituntaskan. Usdek mengatakan, biasanya proyek atau pekerjaan besar akan selesai di bulan Desember. “Kendalanya di pekerjaan yang masih ada belum selesai,” sebutnya.
Sementara itu, Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, mengatakan agar serapan anggaran ini bisa maksimal, dia meminta agar ketika regulasi yang menghambat pekerjaan dapat dilakukan terobosan, dan jangan sampai terjebak dengan aturan yang dibuat.
“Begitu regulasi itu menghambat, program pun tak akan berjalan.
Otomatis serapan anggaran pun berdampak,” ujarnya.
Terkait APBN 2020, Sahbirin mengingatkan pesan penting Presiden, Joko Widodo. Menurutnya presiden mengingatkan kepada bupati dan walikota untuk mempersiapkan sedini mungkin program dan kegiatan yang dibiayai APBN 2020.
“Kepada seluruh yang menerima APBN, khususnya bupati dan walikota, segera merealisasikan program dan kegiatan. Dengan demikian pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan lebih baik dan manfaat pendanaan pembangunan dapat segera dirasakan,” ujarnya.(mns/K-2)
