Banjarmasin, KP – Untuk meningkatkan kualitas perencanaan Dana Alokasi Khusus program KKBPK tahun 2020 secara jelas dan terukur yaitu mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, dan meningkatnya pelaporan serta dan keterbatasan data dan informasi program KB berbasis teknologi informasi, BKKBN menggelar gelar forum singkronisasi perencanaan program dan anggaran DAK bidang KB kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Selatan.
Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN Pusat, H Nofrizal, kepada wartawan mengatakan, kabupaten/kota mendapat alokasi antara Rp4 miliar sampai Rp5 miliar, sementara yang dari APBD sangat sedikit hanya Rp500 juta saja, sedangkan dari DAK mereka punya rata-rata Rp4 miliar sampai Rp5 miliar.
Dia membeberkan setiap tahun ada 2 kategori fisik dan non fisik dananya sangat besar dari Rp2,6 triliun dan DAK BKKBN diantaranya non fisik Rp2 triliun non fisik atau kegiatan-kegiatan.
Pertama untuk biaya operasional balai penyuluhan yang rata-rata Rp6 juta sampai Rp7 juta sebulan, dana operasional di Kampung KB sekitar Rp95 juta sampai Rp115 juta pertahun dan dana intensif penggerakan program KB di desa kepada kader sekitar Rp600 ribu perbulan.
“Dana pengantaran distribusi kontrasepsi, dana yang kita sebut DAK Aftermatif digunakan untuk penunggalangan stunting, tapi belum berefek terhadap hasil kerja, makanya pertemuan ini ingin mencari solusi bagaimana mendaya gunakan manfaatnya kepada masyarakat,’’ ujar HNofrizal usai membuka acara Forum Sinkronisasi perencanaan program dan anggaran DAK bidang KB kabupaten/kota se provinsi Kalsel tahun 2019, di Banjarmasin, Selasa (19/11).
Upaya kedepan rubah pedomannya, dipastikan ada target-target di Kampung KB, mencapai peserta KB baru dan lainnya, penanggulanganya ada pengawasan daerah, provinsi dan pusat atau pengendali DAK provinsi kalau bisa turun agar bisa memantau.
Sedangkan Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Ir H Ramlan, mengatakan, dalam upaya mensukseskan pelaksanaan program KKBPK tahun anggaran 2019, harus selalu memperhatikan berbagai arah kebijakan yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, target sasaran restra BKKBN untuk tahun 2019, dan berbagai isu strategis yang berkembang saat ini. Salah satu bentuk upaya penguatan Program KKBPK di lapangan adalah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang KB.
“Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas perencanaan DAK program KKBPK tahun 2020 dengan keluaran yang jelas dan terukur untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam upaya untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahetara, dan meningkatnya pelaporan dan keterbatasan data dan informasi program KB berbasis teknologi informasi,’’ ujar Ramlan.
Lebih lanjut terkait DAK sub bidang KB, merupakan salah satu upaya prioritas guna mendukung agenda prioritas pembangunan (Nawacita) ke 5 dalam meningkatkan kualitas hidup Indonesia.
DAK sub bidang KB sangat diperlukan dalam penguatan program KKBPK dan bertujuan untuk meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan KB, penguatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)/Advokasi program KKBPK, peningkatan ketersedian sarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan sarana pembinaan remaja, serta meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. (lia/K-5)
