Tanjung, KP – Komisi III DPRD Kalsel meninjau PT Adaro Indonesia untuk mempertanyakan masalah pertambangan batubara, terutama rencana produksi pada tahun 2020.
“Kita perlu mempertanyakan kejelasan rencana produksi batu bara perusahaan pemegang Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batu Bara (PKP2B) itu,” kata Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Sahrujani pada kunjungan kerja ke PT Adaro Indonesia, di Tanjung, Jumat (22/11).
Hal ini dikarenakan dewan mendapatkan infomasi jika perusahaan pertambangan batubara tersebut akan menurunkan produksi pada tahun depan.
“Kalau ada rencana menurunkan produksinya, maka kita ingin tahu apa alasan atau masalahnya,” tambah politisi Partai Golkar ini, yang ditemui Departement Head PT Adaro, Rinaldo Karyawan.
Diungkapkan, penurunan produksi ini akan berdampak terhadap bagi hasil dan bisa berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Sahrujani juga mengatakan, wilayah operasi perusahaan pertambangan batu bara generasi pertama Kalsel tersebut di Kabupaten Balangan dan Tabalong, yang pengangkutan hasil produksinya sejak 2003 lewat Sungai Barito.
“Kita juga mempertanyakan tindak lanjut masalah fender (tiang/tonggak) pengaman Jembatan Rumpiang di Marabahan,” ujar Sahrujani yang diajak meninjau proses produksi batubara di lokasi tambang.
Karena, salah satu fender Jembatan Rumpiang tenggelam karena tertabrak tongkang pembawa batu bara milik PT Adaro, dan sudah sampai sejauh mana tindak lanjut atau pertanggungjawaban terhadap peristiwa tertabraknya fender Jembatan Rumpiang tersebut.
Rombongan Komisi III juga mendapat penjelasan mengenai masalah eks lokasi tambang, limbah yang mengandung lumpur bisa dikelola menjadi bio disel diselenggarakan.
“Juga aplikasi pelaksanaan program CSR kemasyarakatan dengan membuat keterampilan sasirangan Bunda Maburai di lapas yang ada di Tanjung,” ujar politisi senior ini. (lyn/KPO-2)
