BANJARMASIN, KP – Menjelang akhir tahun tampaknya tak menjadi pesimis warga kelurahan di Kota Banjarmasin. Belakangan serapan dana kelurahan tahap pertama Pemerintah Kota Banjarmasin terus bergerak naik khususnya pada pos-pos yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Kondisi penyerapan dana yang meningkat ini tidak seperti data Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Banjarmasin pada 8 Oktober lalu yang angka realisasi hanya Rp2,3 miliar. Namun cenderung meningkat dan diharapkan akhir tahun dana terserap lebih besar lagi.
Peningkatan tersebut sesuai dengan keinginan Wakil Walikota H Hermansyah setiap saat memimpin rapat dengan 52 kelurahan. Bahkan dalam mengambil data Bakeuda lagi, pada 31 Oktober lalu mencapai Rp4 miliar. Sebulan kemudian tepatnya Jumat (29/11), kisaran Rp5,5 miliar dari pagu anggaran 2019 Rp9 miliar.
Artinya hanya tersisa Rp3,5 miliar dengan kurun waktu tersisa 1 bulan mendekati akhir tahun. Bahkan berdasar data lagi, kelurahan yang berada di Kecamatan Banjarmasin Barat menyumbang paling banyak mencapai Rp1,6 miliar.
Sedangkan kelurahan paling minim ada di Kecamatan Banjarmasin Timur hanya Rp427 Juta. Sedangkan tiga kecamatan tersisa standar dalam mengoptimalkan dana kelurahan.
“Perkembangan gerakan dana kelurahan ini menarik, karena lurah telah faham memakai dana itu. Tak seperti awal tahun lalu,’’ ujar Kasubbid Pengelola SPJ Bidang Pemberdaharaan Bakeuda Banjarmasin Maodis Pilatia.
Pergerakan signifikan, ia menilai adanya campur tangan dari lurah berserta jajarannya. Mereka berkomitmen untuk menggunakan kuncuran anggaran dana kelurahan tersebut demi kepentingan masyarakat.
Bahkan terbukti dana kelurahan lebih dominan keluar untuk sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat. Fasilitas itu penyumbang optimalisasi kisaran 60 persen dari hal lainnya. Kondisi tersebut tak membuat Bakeuda puas begitu saja. Ia terus berharap sejumlah kelurahan di kota seribu sungai bisa lebih cepat lagi menggunakan dananya.
“Bisa dilihat langsung, sarana dan prasarana mendongkrak optimalisasi dana kelurahan dan kemungkinan akan diselesaikan tepat waktu,’’ terangnya.
Menurutnya, peningkatan itu kemungkinan besar karena lurah sering membuka diri dengan cara berkomunikasi kepada Bakeuda. Dan pemangku kepentingan lainnya untuk lebih cepat lagi menggunakan dananya.
“Lurah berkonsultasi dengan kita bagaimana percepatan realisasi dana kelurahan digunakan dan terbukti meningkatkan,’’ imbuhnya.
Ia mengatakan, beberapa faktor yang membuat sejumlah kelurahan lambat menyerap dananya. Selain anggaran kali pertama keluar di tahun ini, juga rata-rata dikarenakan lantaran adanya keraguan sejumlah lurah terhadap regulasi.
Misalnya, terutama lurah bersangkutan. Lurah sebelumnya hanya pejabat pelaksana teknis kegiatan. Namun setelah adanya dana kelurahan kini justru berubah menjadi pemegang kuasa pengguna anggaran yang juga dihadapkan banyak kegiatan.
Lurah belum menguasai terhadap aturan yang ada dan masih terpaku pada peraturan yang menjalankan. “Sehingga hal inilah yang kemudian membuat sejumlah lurah pun belum terbiasa. Kemudian ragu-ragu lagi,’’ jelasnya. (vin/K-5)
