Banjarmasin, KP – Saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan untuk mewujudkan amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang secara operasional tercantum dalam Undang_Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Terkait upaya itu, Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Bekasi untuk menggali informasi terkait sistem penjaminan mutu pendidikan, Kamis (28/11).
Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali kepada {{KP}}, Senin (2/12), menilai, pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Kota Bekasi tampaknya sudah berjalan cukup baik.
“Salah satu keberhasilan ini karena seluruh komponen satuan pendidikan baik formal maupun non formal di Kota Bekasi memiliki komitmen yang sama dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan,’’ kata Matnor Ali.
Dijelaskan, penjaminan mutu pendidikan sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2002 tersebut bertujuan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Selanjutnya, kata Matnor Ali, dalam upaya mencapai SNP, pemerintah mengeluarkan Permendikbud Nomor : 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Dasar dan Menengah.
Dalam kunjungan kerja didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin HM Yamin dan Hj Ananda itu, Matnor Ali mengatakan, komisi IV banyak sekali menerima informasi, khususnya terkait kebijakan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan penjaminan mutu pendidikan.
Hal senada juga dikemukakan, HM Yamin yang menilai, penjaminan mutu pendidikan di Kota Bekasi sudah berjalan cukup baik. “Apalagi, ujarnya, di kota ini sudah ditopang dengan suntikan dana pendidikan yang besar melalui APBD.
“Bahkan alokasi anggaran Bantuan Operasional Daerah (Bosda) mereka, telah mengover biaya pendidikan di sekolah dasar hingga sekolah menengah yang cukup besar berkisar Rp28 ribu per siswa,’’ ujar wakil pimpinan dewan dari Partai Gerindra ini.
Belum lagi Pemko Bekasi, lanjutnya, sudah memiliki anggaran untuk Guru Tenaga Kependidikan (GTK) non PNS sebesar Rp3,8 juta perbulan. “Itu dibayar dari APBD,’’ katanya seraya mengemukakan, keberhasilan Kota Bekasi ini tentunya menjadi pembelajaran bagi Kota Banjarmasin untuk dicontoh.
Meski pada sisi lain ia mengakui, dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut sangatkan dibutuhkan pendekatan yang melibatkan seluruh komponen satuan pendidikan untuk bersama-sama secara utuh berupaya meningkatkan mutu pendidikan di Kota Banjarmasin. (nid/K-5)
