Rantau, KP – Kabupaten Tapin dijadikan sebagai model pengembangan responsif gender di Indonesia, dan sebagai model pengembangan maka tim dari pusat kunjungi daerah ini beberapa waktu lalu selama dua hari.
Bersama Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Tapin Kalsel menjadi salah satu model pengembangan Kabupaten/Kota responsif Gender.
Berdasarkan kajian dari tim kementerian PPPA yang dilaksanakan di Kabupaten Tapin sehubungan dengan penyelenggaraan pengembangan model daerah dengan pengelolaan lingkungan yang responsif Gender.
Dengan memilih desa Budi Mulya, Kecamatan Lokpaikat sebagai kampung Iklim, Asisten Deputi Keseteraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Dra Niken Kiswandari MSi beserta Farida Hayati ST MT Pakar Gender dan rombongan Kementerian PPPA melakukan kunjungan kelapangan pada jumat (13/12) lalu di daerah ini.
Kunjungan kedesa Budi Mulya diikuti Wakil Ketua TP PKK Hj Musta’idah, Kepala DP3A Kabupaten Tapin beserta jajaran serta para pimpinan SOPD dilingkungan Pemkab.Tapin. Dan disambut oleh Camat Lokpaikat beserta Muspika Kecamatan, tokoh masyarakat serta instansi terkait lainnya.
Untuk diketahui, dalam kunjungan Kementerian PPPA di Kabupaten Tapin, selain melaksanakan workshop dalam rangka mempromosikan dan advokasi pedoman adaptasi perubahan iklim responsif gender di daerah serta meningkatkan sinergitas semua stake holder dalam mendukung pengembangan adaptasi perubahan iklim responsif gender di Kab/kota sebagai model/piloting untuk keberlanjutan tematik PPRG.
Kunjungan kedesa Budi Mulya dalam rangka memetakan kekuatan dan kelamahan potensi Kab/kota dalam pelaksanaan penanganan adaptasi perubahan iklim responsif gender dan merumuskan pengembangan konsep model PPRG tematik perubahan iklim di daerah.
Dalam hasil worshop dan diskusi, kunjungan lapangan guna menindaklanjuti, berbagai keluhan dan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat, yang mana hasil dari kunjungan lapangan akan dilaporkan kekementerian untuk ditindaklanjuti.
Intinya kegiatan Kementerian PPOA dalam mendorong perubahan iklim melalui penanganan aplikasi perubahan iklim di daerah bersama Dinas LH serta dinas-dinas tekait lainnya dalam mengkaji kemajuan, hambatan, tantangan dan inovasi yang telah dikembangkan daerah dalam percepatan PUG. (ari/K-6)
