Oleh : Agustina, S.Pd
Praktisi Pendidikan
Bukannya meringankan beban rakyat, dengan alasan mengalami defisit dalam beberapa tahun terakhir, kini pemerintah malah menaikan iuran BPJS untuk semua golongan hingga mencapai 100 persen. Rakyatpun kembali tercekik.
Menurut pemerintah kenaikan tersebut merupakan solusi untuk mengatasi kerugian yang dialami BPJS. Seperti yang dikemukakan Sri Mulyani, tanpa kenaikan tersebut, defisit akan mencapai Rp32,8 triliun. Dengan kenaikan tersebut, beban pemerintah untuk menambal defisit BPJS akan berkurang. Padahal permasalahan ini sangat berdampak ke arah penyengsaraan rakyat.
Mayoritas rakyat Indonesia jelas menunjukkan kekecewaannya, namun pemerintah tetap dengan kebijakannya yang menyengsarakan. Kenaikan hingga 100 persen merupakan keputusan yang sangat kejam, masyarakat mengeluhkan kebijakan ini, belum lagi kenaikan tarif dasar listrik yang selama ini sudah sangat mahal dan akan ikut naik juga. Dan kita tahu dampak kenaikan ini akan menghantam ekonomi masyarakat hingga bukan sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi kelesuan ekonomi yang semakin parah.
Kejadian seperti ini sebenarnya sudah dibahas sejak awal kemunculan BPJS oleh sebuah ormas Islam, bahwa BPJS hanya akan membuat rakyat semakin sengsara, sebuah pemalakan terencana. Secara prinsip BPJS juga bertentangan dengan syariat Islam. Alasanya, pertama sistem BPJS telah mengalihkan tanggung jawab negara untuk menjamin dan menyediakan layanan kesehatan kepada rakyat dengan biaya terjangkau bahkan gratis. Kedua, BPJS juga telah memaksa rakyat untuk membayar iuran secara reguler bukan hanya untuk dirinya, namun juga menanggung pihak lain yang dibungkus dengan prinsip gotong royong. Jelas ini adalah bentuk kezaliman.
Hal ini mengakibatkan hak rakyat untuk mendapat pelayanan kesehatan menjadi kewajiban membiayai layanan kesehatan. Belum lagi model pelayanan yang diberikan BPJS yang semata mata memperhatikan untung rugi layaknya pebisnis. Inilah pangkal permasalahan yang sangat prinsip yang bertentangan dengan syariat Islam, hingga apa yang terjadi sekarang adalah buah kerusakan sistem buatan manusia dalam hal pemenuhan layanan kesehatan bagi rakyat.
Dalam pandangan Islam, pemerintah wajib memberikan layanan kesehatan kepada rakyatnya secara percuma sebab ia merupakan bagian dari pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab negara sebagaimana halnya dengan layanan pendidikan dan keamanan. Rakyat mendapat jaminan dari negara untuk dapat terpenuhinya pelayanan tersebut dengan baik. Dari mana biayanya? Tentu saja dari pengelolaan ekonomi negara yang benar dan serius, diantaranya dengan menjadikan sumber daya alam yang melimpah di negeri ini sebagai aset negara yang hasilnya untuk rakyat.
Selain itu, yang perlu diperhatikan juga adalah sistem asuransi sosial yng menjadi landasan jaminan kesehatan yang dijalankan di negeri ini yang bertentangan dengan sistem jaminan dalam Islam. Dalam Islam tidak ada sistem asuransi. Lebih dari itu sistem asuransi tersebut lahir dari sistem kapitalisme barat yang bertujuan untuk menutupi borok sistem itu dari kritikan sistem lain, namun yang namanya borok tidak akan pernah bisa ditutupi dan kini terkuak sudah wajah buruk kapitalisme dalam menyediakan layanan kesehatan yang menyengsrakan rakyat.
Sudah saatnya jaminan kesehatan yang mencekik ini diubah menjadi jaminan kesehatan yang benar. Hal itu bisa diwujudkan dengan cara menerapkan syariah dan hukum Islam secara menyeluruh dalam bentuk sebuah negara.
