BANJARMASIN, KP – Kinerja Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarmasin kembali dipersoalkan DPRD Kota Banjarmasin. Pasalnya, meski kehadirannya diharapkan menghadiri rapat kerja, namun tanpa ada pemberitahuan tidak memenuhi undangan komisi III DPRD Kota Banjarmasin.
Sebagai salah satu SOPD mintra kerja Komisi III , tercatat sudah tiga kali Kadishub tidak memenuhi undangan kami. Padahal kehadirannya sangatlah diharapkan, kata Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, HM Isnaeni, SE kepada wartawan, Rabu (8/1) kemarin.
Dijelaskan Isnaeni, pertama Komisi I DPRD Banjarmasin melaksanakan kunjungan lapangan belum lama ini terkait pemasangan Tapping Box parkir Duta Mall, kedua Rapat Kerja dengan PT Pelindo III terkait rencana pengembangan kawasan pelabuhan Triksakti yang sudah dikerjasamakan antara Pemko dengan Pelindo III.Terakhir hari ini Rabu (8/1) Dishub kembali tidak menhgadiri undangan Komisi III membahas review pelaksanaan APBD 2019.
“Ketidak hadiran ketiga kalinya ini sangat kami sesalkan. Padahal banyak permasalahan yang inign dibahas terkait kinerja Dishub,” sesal Isnaeni.
Persoalan yang ingin dibahas Komisi III DPRD Banjarmasin yang sangat krusial lanjut Isnaeni seperti hasil BPK terkait kekurangan setoran pajak pengelola perkir Duta Mall sebesar Rp 1,7 miliar. Kedua sesuai hasil pengecekan di lapangan adanya pungutan pajak daerah (PPD) sebesar 10 persen yang dibebankan kepada masyarakat oleh pengelola parkir Duta Mall.
Terakhir yanag juga ingin kami pertanyakan yakni rencana Dishub pada tahun anggaran 2019 membangun gedung parkir di kawasan Pasar Bari Jalan Brigjend Katamso yang dalam realisasinya gagal terlaksana.
“Termasuk yang perlu kami tanyakan terkait pemasangan Tapping Box di sejumlah titik parkir diantaranya parkir Duta Mall Banjarmasin yang ternyata dilapangan belum sepenuhnya terlaksana,” ungkapnya.
Wakil Komisi III DPRD Banjarmasin Afrizaldi menambahkan selain meminta kejelasan sejumlah permasalahan di atas, pihaknya juga ingin menanyakan terkait hasil sidak Komisi III ke dok kapal di Jalan RK Ilir, dimana kapal parkir sembarangan hingga menutup hampir setengah luas sungai. Kendati tiga kali tidak memenuhi panggilan, Komisi III bakal melayangkan surat panggilan kali keempat yang diagendakan pada Senin (13/1) mendatang.
Sebelumnya ia menyesalkan ketidak hadiran Dishub dalam memenuhi undangan rapat kerja dilaksanakan komisi III. Anggota dewan dari F-PAN ini pun mempertanyakan, keseriusan Kepala Dinas Perhubungan, Ichwan Noor Khalik dalam melaksanakan tugasnya.
Kami menilai pihak Dishub tidak serius dalam bekerja. Harusnya Kepala Dinasini termasuk yang direshuffe oleh Walikota kemarin., katanya.
Kekecewan juga disampaikan anggota Komisi III Sukrowardi. Politisi Partai Golkar ini menilai kinerja Dishub sangat ironis dan bertolak belakang dengan visi -misi Walikota Banjarmasin, salah satunya kecepatan dan ketepatan dalam bekerja diera modern seperti saat ini.
Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi. Sebab visi- misi walikota mestinya harus didukung oleh semua SOPD dengan bekerja maksimal, cepat, dan tepat dalam upaya melakasanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat . Termasuk dalam upaya meningkatkan Penadapatan Asali Daerah (PAD) kota ini, kata Sukhrowardi. (nid/K-5)
