Jika ledakan jumlah penduduk di suatu daerah semakin tidak terkendali, maka ia merupakan sebuah ancaman cukup besar tidak hanya berdampak pada berbagai masalah sosial tetapi juga terhadap kelestarian lingkungan.
BANJARMASIN, KP – Anggota komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Zainal Hakim meminta agar Pemko berupaya untuk mengendalikan jumlah penduduk yang saat ini dinilai cukup padat.
Hal itu diingatkan Zainal Hakim, karena jika ledakan jumlah penduduk di suatu daerah semakin tidak terkendali, maka ia merupakan sebuah ancaman cukup besar tidak hanya berdampak pada berbagai masalah sosial tetapi juga terhadap kelestarian lingkungan.
Kepada KP, Jumat (24/1) Zainal Hakim mengemukakan, saat ini Kota Banjarmasin menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan besar yang harus diatasi serius secara terprogram dan terencana.
Diantaranya, ujar anggota dewan dari F-PKB ini, adalah population dan building density (kepadatan) penduduk yang terus meningkat, besarnya jumlah proporsi angkat kerja, masalah kemiskinan dan pengangguran.
Dampak lainnya, terkait penangulangan sampah, permasalahan sanitasi dan masalah menurunnya kualitas air. Akibatnya, air sungai menjadi tercemar dan mengalami pendangkalan.
Belum lagi, lanjutnya, tantangan dihadapi ancaman kekurangan pangan, sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan jumlah lahan untuk memproduksi berbagai kebutuhan pangan.
“Hingga timbulnya permukiman atau daerah kumuh sebagai akibat mahalnya harga tanah dan rumah,’’ tandasnya.
Zainal Hakim memperkirakan, jumlah penduduk Kota Banjarmasin bertambah sekitar 4 persen setiap tahunnya sekitar 150.000 jiwa. Angka ini diprediksi selain dari jumlah kelahiran, tapi berdasarkan banyaknya jumlah warga pendatang.
“Saat ini Kota Banjarmasin dengan luas wilayah hanya sekitar 98 kilometer persegi sudah dihuni dengan jumlah penduduk mencapai 750.000 jiwa lebih,’’ kata Zainal Hakim.
Menurutnya, menyadari ancaman itu, maka Pemko Banjarmasin harus memberikan perhatian serius dengan mengambil langkah strategis dalam mengantisipasi dan pengendalian semakin bertambah jumlah penduduk tersebut.
“Seperti melalui digalakannya kembali atau revitalisasi terhadap program Keluarga Berencana (KB). Termasuk di dalam upaya menekan pernikahan usia dini serta dalam mengantisipasi warga pendatang,’’ kata Zainal Hakim.
Ditegaskannya kembali, bertambahnya penduduk yang tidak terkendali merupakan masalah besar yang harus ditangani. Karena bila terabaikan, dipastikan akan berdampak negatif terhadap berbagai program pembangunan suatu daerah kedepan. (nid/K-5)
