Gas elpiji sudah menjadi kebutuhan dasar sehingga dengan dicabutnya subsidi, harga gas elpiji 3 kg praktis akan naik dan dikhawatirkan akan semakin menambah beban masyarakat terlebih bagi warga miskin.
BANJARMASIN, KP – Anggota komisi II DPRD Banjarmasin HA Rudiani SE menyatakan, kekhawatirannya dampak atas kebijakan pemerintah mencabut pemberian subsidi gas elpiji 3 kilogram yang direncanakan akan diberlakukan pertengahan tahun 2020 ini.
“Masalahnya, gas elpiji sekarang sudah menjadi kebutuhan dasar sehingga dengan dicabutnya subsidi harga gas elpiji 3 kilogram praktis akan naik. Dengan adanya kebijakan ini dikhawatirkan akan semakin menambah beban masyarakat, terlebih bagi warga miskin,’’ kata Rudiani.
Kepada KP, Kamis (23/1), anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar ini mengemukakan, pemerintah harus mempertimbangkan kembali kebijakan itu karena akan berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan lain.
Menurutnya, seharusnya pemerintah dalam mengambil kebijakan memberikan kemudahan untuk mendapatkan gas elpji 3 kilogram yang selama ini sering kali dikeluhkan masyarakat karena sering mengalami kelangkaan, bukan malah justeru menaikan harga.
Sebelumnya ia mengatakan, menyusul pemberitaan atas kebijakan pemerintah yang merencanakan menaikan gas elpiji 3 kilogram itu, masyarakat miskin dan pedagang kecil sudah dibuat ketar–ketir.
“Apalagi jika harga gas elpiji 3 kilogram yang diperuntukan untuk masyarakat miskin itu benar-benar dinaikan,’’ ujar Rudiani, seraya mengatakan, kenaikan bahan bakar ini dipastikan akan berdampak pada kenaikan berbagai kebutuhan lainnya.
“Paling dikhawatirkan dari dampak kebijakan ini adalah memperlambat peningkatan dan laju pertumbuhan perekonomian, khususnya di sektor Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM),’’ tambahnya.
Menurutnya, imbas paling dahsyat yaitu jumlah angka masyarakat miskin bukannya malah dapat ditekan, tapi dikhawatirkan justeru akan semakin menjadi bertambah meningkat.
Lebih jauh ia menilai, jika melihat penghasilan masyarakat khususnya golongan kecil dan menengah yang masih sangat minim tentunya kebijakan pemerintah menaikkan gas elpiji belumlah dianggap sebagai keputusan tepat.
Kendati pada sisi lain ia memaklumi jika kebijakan itu ditempuh salah satunya didasari dan dilatar belakangi untuk menekan beban anggaran subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah.
Mengingat, selama ini APBN menyediakan anggaran cukup besar untuk mensubsidi kebutuhan dasar masyarakat dari listrik, BBM hingga akan kebutuhan bahar bakar gas elipji.
Namun pada sisi lain Rudiani mengatakan, jika melihat dampaknya yang begitu luar biasa terhadap perekomian dan beban masyarakat serta berbagai kegiatan dunia usaha, mestinya sebelum pemerintah mengambil kebijakan itu sudah memperhitungkan dampaknya.
Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Djoko Siswanto, mengumumkan, pemerintah berencana akan mencabut pemberian subsdi gas elpiji 3 kilogram.
Dengan pencabutan itu, maka gas berbentuk melon ini akan mengalami kenaikan hampir seratus persen karena disesuaikan dengan pasar sebesar Rp11.000 perkilonya.
Meski demikian, Djoko Siswanto juga menjelaskan, pemerintah tetap akan memberikan subsidi, namun dengan jumlah terbatas, yaitu hanya bagi masyarakat yang menerimanya dan sudah terdaftar khusus warga miskin untuk mengantisipasi agar pemberian subsidi tidak salah sasaran. (nid/K-5)
