Banjarmasin, KP – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Selatan, H Edy Suryadi dikantornya Kamis siang menjelaskan, pembangunan ibu kota negara (IKN) menjadi tantangan bagi pengusaha banua.
Edy meminta pemerintah provinsi dan kabupaten-kota di Kalimantan Selatan agar ikutan didalam pembangunan ibu kotabaru ini, apalagi Kalsel sebagai pintu gerbang pintu ibu kota negara perlu andillah Pemprov Kalsel dan Pemkab/Kota se-Kalsel dalam pembangunan ibu kotabaru ini.
Pembangunan tentu dapat di mulai dari Kabupaten Tabalong sampai Kabupaten Barito Kuala artinya, tidak hanya Kabupaten Tanah Bumbu saja yang digadang-gadang yang juga berbatasan dengan Kalimantan Timur menjadi prioritas pembangunan kedepan.
“ Pembangunan agar merata di Kalsel, tentu di kawasan hulu sungai pun harus menjadi prioritas untuk menyongsong Kalsel sebagai pintu gerbang ibu kota baru,” tandas Edy yang juga Ketua BPD Gapensi Kalsel ini.
Mengingat, porsi pembiayaan pembangunan ibu kotabaru sebesar Rp 466 triliun, dan hanya 19 persen yang dibiayai negara. Sementara sisanya sebanyak 81 persen berasal dari pihak swasta.
Bahkan dari perkiraan anggaran Rp 466 triliun untuk pemindahan ibukota, hanya sekitar 19 persen yang berasal dari APBN.
“Artinya peran swasta sangat besar untuk pembangunan ibu kotabaru nanti,”beber.
Edy mengatakan, dengan target pemerintahan bisa pindah 2023 atau 2024, DPD Kadin Kalsel tengah terus melakukan koordinasi dengan Kadin Indonesia secara intensif, apa yang harus dicanangkan di Kalsel buminya Antasari ini.
Sebelum terlibat, hendaknya, pihak swasta harus mengetahui syarat dan ketentuan yang berlaku agar ada sinergi, dengan kemajuan teknologi dan inovasi saat ini, bisa mempercepat pembangunan yang akan berlangsung.
“ Kami minta organisasi yang bernaung di bawah Kadin bisa memanfaatkan momentum ini, memang ini target yang tidak mudah tapi kita memasuki masa teknologi yang terus bergerak cepat, mari kita berperan aktif dalam pemindahan ibukota,” tutup pengusaha kontruksi ini. (hif/K-1)
