Banjarmasin, KP Inovasi tidak hanya bertumpu pada sumber daya alam semata. Tetapi faktor jasa juga harus jadi bagian.
”Ini yang ingin kita rangsang,” ujar Menpan RB, Tjahjo Kumolo, kepada wartawan usai Seminar Nasional Inovasi Pelayanan Publik di Hotel Aria Barito, Jumat (7/2).
Memiliki posisi geografis dan alam cukup bagus sebagai penopang Ibu Kota baru, Provinsi Kalsel perlu mempercepat reformasi birokrasi dan menghasilkan inovasi-inovasi guna merangsang investor masuk.
Inovasi tidak hanya bertumpu pada sumber daya alam semata.
Tetapi faktor jasa juga harus jadi bagian.
Sedang daya rangsang, lanjut Tjahjo, daerah ada objek pariwisatanya dan daerah harus mampu memberikan jasa pelayanan terbaik, seperti tempat perizinan, akses-akses untuk memperoleh perizinan, pertanahan dan perpajakan meski sekecil apapun.
Beberapa hal di atas merupakan contoh inovasi sederhana yang bisa dilakukan, yaitu inovasi yang dapat menggerakan masyarakat.
“Jadi inilah inovasi yang paling bagus. Bukan karena inovasi yang bertumpu dengan biaya yang besar. Tanpa biaya besarpun yang penting bisa menggerakan masyarakat,” imbuhnya.
Menteri Tjahjo tak menampik upaya reformasi birokrasi dan pembardayaan aparatur negara di provinsi ini sudah cukup bagus.
Namun demikian, perlu dioptimalkan. Termasuk untuk merangsang patuh pada aturan, juga bersikap lebih kritis lagi bagi masyarakatnya.
Seminar Nasional Inovasi Pelayanan Publik ini merupakan rangkai peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 yang digelar di Kalsel.
Kegiatan dihadiri sejumlah bupati/walikota dan gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia dengan nara sumber di antaranya, Prof. Diah Natalisa (Deputi Bidang Pelayanan Publik) Prof. Dr. Eko Prasojo, Nurjaman Mochtar. Abdullah Azwar Annas (Bupati Banyuwangi), Achmad Fikry (Bupati Hulu Sungai Selatan), I Nyoman Suwirta (Bupati Klungkung).
Kemudian Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, Bima Arya (Walikota Bogor). Narasumber Sesi IV Karna Sobahi (Bupati Majalengka) serta Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji
[]Beri Catatan
Di tempat lain, salah satu kegiatan reformasi birokrasi layanan, yaitu mempercepat layanan, sebagaimana arahan Presiden guna memberikan pelayanan kemudahan di bidang investasi.
Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melalui Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Jeffrey Erlan Muller didampingi Kepala Subbidang Penyiapan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Publik Wilayah II-2 Pandji Saputra meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Barokah Kabupaten Banjar, Jumat (7/2).
Kedatangan perwakilan Kemenpan RB tersebut disambut Sekdakab Ir HM Hilman beserta Tim Percepatan MPP Barokah. Kemenpan RB sendiri meninjau sejumlah bentuk pelayanan dan fasilitas di MPP Barokah.
Jeffrey Erlan Muller saat diwawancarai mengatakan, MPP merupakan salah satu kegiatan reformasi birokrasi layanan, yaitu mempercepat layanan, sebagaimana arahan Presiden guna memberikan pelayanan kemudahan di bidang investasi.
“adi dengan adanya MPP ini, membuka investor datang, arus modal dan barang mengalir ke daerah ini, yang dapat meningkatkan kesempatan peluang kerja, dengan demikian meningkatkan kesejahteraan,” ungkapnya.
Melalui ide pembentukanan MPP ini, menyatukan semua layanan, baik izin maupun perizinan dalam satu tempat. Pelayanan tentu harus terintegrasi, baik pada datanya maupun informasinya kemudain sistemnya, dengan pelayanan satu tempat, semua bisa selesai cepat.
Menurutnya, percepatan tersebut harus ditunjang kesiapan SDM profesional dan mengerti dengan tugas dan fungsinya, lalu jaringan IT yang harus mapan. Karena sebagian besar penguna layanan MPP, 70 hingga 80 persen kaum millennial.
Menanggapi MPP Barokah, Jeffrey menilai secara umum sudah baik untuk awal pelayanan.
Namun ada beberapa hal yang perlu pembenahan, karena membuat sesuatu dengan sempurna, memerlukan proses, seperti terkait proses internal.
“Seperti anggaran, terkait sarana prasarana, sistem dan sebagainya, ini semua perlu tahapan.
Tetapi yang dilakukan MPP Barokah sudah baik, karena telah dilakukan simulasinya,” ucapnya lagi.
Sedangkan Sekda Hilman mengatakan, banyak arahan yang disampaikan Kemenpan RB, sehingga pihaknya bisa menyusun rencana jangka pendek, menengah dan panjang terkait dengan pengembangan MPP Barokah. (wan/net/K-2)
