Menyempurnakan Pers Indonesia

Oleh : Andi Nurdin Lamudin
Praktisi Hukum dan Pengamat Sosial Budaya

Sehubungan dengan suksesnya HPN 2020 di Banjarmasin, tanggal 5-8 Pebruari 2020 sungguh suatu perjalanan baru bagi Kalimantan Selatan dan Indonesia pada umumnya. Sebab pers merupakan penunjang dari negara Demokrasi di samping mengakui HAM. Karena itulah perjalanan pers yang aktif dan baik dan benar tentunya akan menunjang makna Pembangunan Indonesia yang berkemajuan disamping menghadapi arus globalisasi dunia.

Penulis terbaca buku yang cukup lama tersimpan dirak buku yang merupakan refrensi penulis di dalam mencari bahan sumber penulis, untuk kembali menyoroti dan menimba ilmu tentang pers, yang terus mengwal Indonesia sampai di tahun nomor kembar ini, 2020. Judulnya ‘Panduan Buat Pers Indonesia’ oleh Drs Ana Nadhya Abrar, MA. Dimana temanya adalah langkah langkah untuk menyempurnakan pers Indonesia. Bahwa lebih dari itu, semua karangan ini disertai dengan pengantar pengantar dan penutup. Di mana terakhirnya bisa berupa rangkuman atau kesimpulan. Karena itu langkah-langkah penyempurnaan itu harus terus dicatat dalam lembaran sejarah pers yang berkeadilan dan berkebudayaan. Dimana dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yang maknanya sangat dalam, untuk menjelaskan makna Ketuhanan Yang maha Esa, didukung empat dasar yang merupakan sila selanjutnya.

Bahwa kemudian sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, adalah jalan untuk menjelaskan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu, adalah merupakan puncak dari perjalanan ilmu pengetahuan yang semestinya dipunyai oleh insan-insan pers diseluruh Indonesia ini. Perjalanan yang terus menerus mencari makna Ketuhanan Yang Maha Esa, pada akhirnya akan berpegang kepada sebuah kitab yang benar-benar dari Tuhan YME. Bahwa kitab itu memang telah disorot dari semua sisi ilmu pengetahuan dan perbandingannya dengan sisi kitab yag lain. Hanya kemudian dari situlah makna persatuan Indonesia mempunyai makna yang baik dan benar serta berkebudayaan dan berkeadilan. Maknanya juga akan meluas kepada sila ke empat, yang mana Kerakyatan yang adil dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk menuju Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Makna makna pers terus menerus yang menginformasikan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan, untuk mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga sehubungan dengan gempuran globalisasi pada makna Pancasila, di mana ideologi Liberalisme dan Sosialisme di anut oleh negara Eropa Barat dan Amerika untuk faham Liberalisme, serta faham atheis dan Sosialisme untuk negara negara Asia dan sebagian Eropah.

Berita Lainnya
1 dari 154
Loading...

Tentunya mereka yang diluar Indonesia juga mengembangkan cara berpikir mereka serta cara membangun peradaban untuk mencapai masa depan ummat manusia. Akhirnya terjadilah pikiran yang berseberangan dan saling membuktikan makna aliran mereka dan pers adalah salah satu untuk menyuarakan hati nurani dan cara berpikir yang sesuai dengan pada apa mereka berpegang pada sebuah ideologi itu.

Semua ilmu pengetahuan serta sejarah pers di dalam mendukung pemerintahan dan mengikuti Pembangunan, tentunya ada juga yang beroposisi untuk selalu menciptakan keseimbangan di dalam sudut pandang pers itu sendiri. Namun begitulah sebenarnya rakyat harus juga menyuarakan makna dan hak mereka, di mana sejak lahir diberi hak dan ikhtiar serta cara berpikir dan sumber berita yang semakin maju ada di mana-mana. Maka akan semakin banyak yang mau mau ambil peran dalam usaha-usaha penyempurnaan pers tesebut. Tampa masyarakat luas, maka pekerja pers tidak akan mampu menggugah pemerintah untuk memberi peluang kepada pers untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tanpa dukungan kongrit masyarakat Indonesia, para pekerja pers tidak akan berhasil mengangkat pers ke tingkat yang lebih baik lagi. Karena itulah dikatakan pada pengantar buku tersebut, bahwa untuk mencapai tingkat yang lebih baik lagi adalah : 1. Mengutamakan kepentingan khalayak; 2. Mencari kebenaran; 3. Menjadikan profesionalisme wartawan sebagai kesempatan untuk m
engawasi pemerintah.

Ketiga parameter di atas disebut sebagai aspek ideal dari pers. Meskipun seringkali pers disebut orang sebagai sudah menjadi bisnis, aspek aspek pers harus tetap mendapat tempat. Artinya pers bukan hanya alat untuk mencari keuntungan atau laba semata. Di mana berfungsi sebagai kontrol yang mengawasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menyebabkan terjadinya kepinca ngan program di dalam menjalankan roda pembangunan oleh pemerintah. Maka DPR berhak untuk mengawasi selain pers yang juga mengikuti perkembangan itu. Atau justru pers yang menyoroti adanya ketidak seimbangan antara eksekutif dan legislatif.

“Karena itu juga diharapkan adanya pers kampus Universitas”, ujar Emha Bintang. “Bagus seperti itu”, juga Hamid Basyaif menanggapi. Mereka seringkali terlibat di dalam dialog dunia kampus atau pendidikan. “Justru kontrol lebih baik dari kampus”, itu lebih ideal Effendy Ishaq menanggapi lagi. Bagi mereka kampus adalah sebuah sarana pendidikan dan kebudayaan dimana adanya ‘pers kampus’ yang juga mengikuti perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan kebijakan melalui dialog logis para pemikir-pemikir muda dalam bidangnya masing-masing. ’Negara Demokrasi menjadi gagal ketika kaum muda kampus tidak bisa bersuara untuk mengnalisa jalannya pemerintahan dan ilmu yang mereka tekuni’, komentar dari Effendy Ishaq, seorang aktivis di UGM pada zamannya.

Bagi Emha Bintang jika sebuah Demokrasi bena-benar diterapkan, maka tidak yang salah di dalam kenyataan seringkali tabrakan pemikiran rasional dapat terekam di dalam kehidupan masyarakat karena tulisan dari insan pers. itu semua karena ingin mencapai ‘Keadilan Sosial’ bagi seluruh rakyat Indonesia. “Tidak perlu untuk berprasangka buruk pada para aktivis kampus”, Effendy Ishaq dengan analisanya yang tajam. “Rekaman para insan pers, justru prestasi mereka di dalam perjuangan kampus”, ujar Hamid Basyaif menaggapi kembali.

Makna demokrasi harus ditempatkan pada titik proporsional yang sebenarnya. Karena demokrasi artinya dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. karena itulah setiap individu dharapkan menjadi orang pintar dan mengerti akan situasi itu. Maka dengan demikian makna ‘Kekuasaan tak terbatas’ bisa dipersempit sedemikian rupa, untuk memperlebar rasa ‘Keadilan Sosial’bagi seluruh rakyat. Itulah makna bernegara di dalam arti sesungguhnya. “Camkanlah itu ujar Tuganal pada Tuhalus”, para pemikir Banua banjar. “Napanya nang di camkan?” Tuhalus membalas tudingan Tuganal. “Camkan nang itu aku kada mengarti jua”, ujar Tuhalus membuka perdebatan. Tuganal mencoba untuk menjelaskan, “Camkan nang itu pribahasanya, direnungkan atau dipikirakan” tutup Tuganal.

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya