Tatib Baru DPRD Banjarmasin Fleksibel

Banjarmasin, KP – Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijaya SH MH mengatakan, menyadari peran dan tugas anggota dewan yang cukup beragam dan padat, maka semua tanggungjawab dalam mengemban dan memperjuangkan aspirasi masyarakat haruslah dijalani secara bersama-bersama.

“Karenanya, dibutuhkan aturan yang fleksibel dan tidak terlalu sampai mengikat,’’ ujarnya, menanggapi salah satu alasan terkait belum disahkannya aturan Tata Tertib (Tatib) DPRD Kota Banjarmasin

Kepada sejumlah wartawan, Jumat (14/2/2020), ia menyebut, dalam waktu dekat, Tata Tertib (Tatib) DPRD Banjarmasin yang baru, segera diparipurnakan untuk disahkan.

Menurutnya, tidak ada perubahan signifikan dalam Tatib baru itu. Termasuk soal jam kerja yang dalam Tatib diusulkan untuk ditiadakan atau dihapus.

Ia mengemukakan, sebelumnya jam kerja dewan diatur pukul 08.00 hingga jam 16.00 WITA dihapus. Namun dalam Tatib baru, anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya bebas turun jam berapapun.

“Artinya dari pagi, siang, sore atau malam. Namun demikian, meski tidak ada ketentuan penetapan hari kerja, dalam tatib baru sama seperti tatib lama setiap anggota dewan wajib menghadiri setiap rapat yang digelar. Terlebih khusus dalam menghadiri rapat paripurna,’’ ungkapnya.

Menyinggung hari kerja, kata Ketua DPD PAN Banjarmasin ini mengemukakan, tetap sama, yakni Senin hingga Jumat. Namun demikian hari kerja itu juga sama sekali tidak dibuat mengingkat.

“Masalahnya anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya pada hakikatnya tidak semata bekerja di kantor dewan, tapi juga sering turun kelapangan dalam menyerap aspirasi masyarakat, terutama untuk konstituen di daerah pemilihannya,’’ tandas Harry Wijaya.

Dikemukakan pimpinan dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini, dalam Tatib diatur terkait kedudukan, susunan, tugas, fungsi wewenang serta tanggungjawab dewan beserta alat kelengkapannya.

“Dalam penyusunan Tatib baru DPRD Kota Banjarmasin sesuai ketentuan mengacu pada Peraturan Peraturan (PP) Nomor : 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai pengganti PP Nomor : 10 tahun 2016,’’ demikian Harry Wijaya. (nid/K-5)

Loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

loading...