Oleh : Siti Rahmah
Pengajar
Penyataan Menteri Politik Hukum Dan Keamanan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan yaitu ingin membangun Negara Islami, yaitu menerapkan nilai-nilai islam. beliau juga berpendapat yang sama bahwa tidak ada satu system Khilafah tertentu yang harus diikuti menurut Alqur’an dan Sunah. Beliau juga menjelaskan agama melarang untuk mendirikan Negara seperti yang didirikan Nabi. Sebab, yang didirikan Nabi merupakan teoraksi dimana Nabi memiliki tiga kekuasaan sekaligus yaitu legislative, yudikatif dan eksekutif.
Pernyataan dari Menpolhukam ini sangat kontroversi, beliau menambah luka bagi kaum muslim. Peryataan ini bentuk penghinaan kepada Rasulullah karena salah satu bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Nabi yaitu dengan mengikuti ajarannya sebagai suri tauladan bagi kaum muslim. Pernyataan ini tidak hanya bentuk penghinaan tapi sungguh lancang, bahkan bisa jatuh pada kekufuran. Karena secara tidak langsung menafikkan Sunah sebagai sumber Islam.
Pada pernyataan beliau dikatakan bahwa Negara yang didirikan Nabi adalah Teoraksi itu tidak benar. Menyamakan sistem Islam yang dibawa oleh Muhammad Saw dengan sistem Teokrasi adalah logika cacat akidah. Karena Akidah Islam mengajarkan pada kita, bahwa Rasulullah SAW adalah utusan, bukan titisan Allah SWT. Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia biasa. Bukan manusia setengah Tuhan, apalagi Manusia titisan Tuhan. Muhammad adalah utusan Allah SWT, penyampai risalah-Nya. Dan dalam setiap aturan yang Nabi terapkan, murni sepenuhnya bersumber dari wahyu Allah SWT.
Begitu pun alasan yang dikemukakan Mahfud, yang mengharamkan umat Muslim meniru sistem Islam. yaitu karena Nabi mampu menjalankan tiga kekuasaan dalam Trias politika, sedangkan manusia biasa tak akan sanggup menjalankan tiga kekuasaan tersebut; yudikatif, eksekutif dan legislatif. Ini pun merupakan pernyataan ngawur, karena Islam tak mengenal Trias Politika.
Hal demikian telah nyata bertentangan dengan Islam. Sebab; pertama, sumber konsep ini adalah manusia yang terbatas dan lemah. Kedua, konsep ini merupakan konsep dasar demokrasi yang kufur, karena dalam demokrasi yang berdaulat adalah rakyat. Jelas ini batil, karena dalam Islam, yang berdaulat adalah syariat Allah.
Islam telah memiliki mekanisme agar abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) tidak terjadi, yaitu dengan mewajibkan kaum muslim untuk mengoreksi penguasa. Dan melakukan amar makruf nahi mungkar pada para pejabat, bukan memecah kekuasaan menjadi tiga seperti konsep trias politika.
Begitu juga dengan menerapkan nilai-nilai islam yaitu membangun Negara islam. yang mengatakan bahwa Negara New Zealand merupakan Negara Islami. Statement ini pun seperti asbun (asal bunyi), karena tak ada landasan dalilnya. Rasul telah mengajarkan pada kita untuk melaksanakan seluruh aturan yang Allah SWT ciptakan. Bukan hanya sekedar jujur. Syariat Allah SWT membentang luas, dari mulai urusan bangun tidur hingga bangun negara, telah Allah SWT rincikan. Jujur, bersih, disiplin bukanlah inti ajaran Islam. Semua agama pun mengajarkan hal demikian. Jadi apa landasannya mengatakan negara New Zaeland adalah negara Islami? Jika seekor monyet memiliki mata sama dengan kita manusia. Apakah lantas, monyet adalah manusia? Tentu tidak. Karena mata adalah bagian yang lumrah yang ada pada mahluk Allah SWT.
Perbedaan mendasar manusia dengan monyet adalah dari sisi ada tidaknya akal. Sehingga bisa kita katakan manusia jelas bukan monyet, karena manusia mempunyai akal, sedangkan monyet tidak. Begitu pun negara yang terkenal disiplinnya tinggi, seperti Jepang. Tak bisa kita katakan negara tersebut adalah negara Islami. Karena pada faktanya, hal mendasar yang disebut sebagai negara Islami adalah negara yang memiliki sifat Islam secara mendasar. Yaitu akidah Islam dan aturan yang diterapkan adalah Islam juga.
Begitu juga dengan statement bahwa didalam Alqur’an dan Sunah tidak ada satu system pun Khilafah yang harus diikuti. Sistem pemerintahan dalam Islam disebut sistem Khilafah. Seperti halnya sistem ekonomi dalam Islam, yang mengharamkan riba, namanya sistem Iqtishodi. Juga sistem persanksian dalam Islam, namanya sistem Uqubat. Sehingga, bentuk negara pun ada syariatnya. Buktinya, untuk memberlakukan hukum potong tangan pada pencuri saja tidak bisa dilakukan. Karena bentuk negara kita republik presidensial, yang merupakan kerangka pembingkai demokrasi. Padahal, Alquran telah jelas menyampaikan bahwa hukuman bagi para pencuri itu adalah potong tangan.
Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Maka barang siapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Maidah/5 : 38-39)
Semakin tahun Indonesia kita tata kelola yang amburadul. Korupsi mengakar belukar. Kriminalitas meningkat tajam akibat kemiskinan yang sistematis. Semua bak sinetron yang menjadi tontonan sehari-hari.
Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam. Islam tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk agamanya. Terlihat jelas dalam Alqur’an tidak ada paksaan untuk memeluk islam. artinya bukan berarti dengan menerapkan aturan Islam maka pemeluk yang lain terdzalimi.
Jika agama sebaik ini dimusuhi oleh penguasa dan satu sisi telah nyata kebobrokan tata kelolanya. Berarti ada sesuatu yang membuat para penguasa bersikukuh mempertahankan sistem bobrok ini, apalagi kalo bukan kepentingan rente dan kekuasaan.
Mereka sungguh mengetahui, jika Islam yang menjadi aturan negara ini, akan melibat semua kepentingan mereka. Demokrasilah yang menjaga kepentingan mereka. Memperkaya diri sendiri, tak peduli pada rakyat yang telah lama bergelut dengan kemiskinan. Wajarlah Demokrasi dibela hingga mati. Sistem sekuler demokrasilah yang melahirkan para pemimpin yang senantiasa menentang Islam. Narasinya basah dengan propaganda-propaganda sesatnya. Kebijakannya selalu saja menyakiti umat muslim.
Kita menginginkan para pejabat yang amanah. Pejabat yang dengan kesalehannya, membangun bangsa. Kepala negara yang memahami Islam secara Kafah, agar kebijakannya senantiasa merujuk pada Alquran dan Sunah. Dan itu hanya terwujud dalam Khilafah.
