Banjarmasin, KP – Komisi III DPRD Kalsel meninjau persiapan Kabupaten Tabalong menjadi salah satu gerbang Ibu Kota Negara (IKN), mengingat kabupaten tersebut berbatasan langsung dengan provinsi tetangga, Kaltim.
“Posisi Kabupaten Tabalong sangat strategis sebagai gerbang IKN yang ditetapkan di Kaltim,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, H Gusti Abidinsyah, pada saat kunjungan kerja ke Kabupaten Tabalong, akhir pekan lalu.
Untuk itu, pihaknya merasa perlu untuk meninjau langsung ke Kabupaten Tabalong, untuk melihat persiapan ataupun program yang akan dilaksanakan Pemkab setempat.
“Selain soal gerbang IKN, juga penanganan banjir di Kabupaten Tabalong,” tambah politisi Partai Demokrat.
Menurut Gusti Abidinsyah, persiapan sebagai gerbang IKN juga tidak bisa dilakukan oleh Kabupaten Tabalong saja, namun juga melibatkan Pemprov Kalsel. “Jadi kita siap menampung aspirasi dan akan memperjuangkannya, baik di Pemprov Kalsel maupun pusat,” tambah Gusti Abidinsyah.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabalong, Habib Muhammad Taufani Al Kaf mengatakan, cukup menghargai upaya DPRD Kalsel untuk memperhatikan persiapan yang dilakukan Tabalong.
“Kita sudah merencanakan beberapa program untuk mendukung menjadi gerbang IKN,” katanya.
Apalagi gerbang IKN ini tidak hanya bisa dilakukan Tabalong, namun juga perlu dukungan dari Pemprov Kalsel maupun kabupaten yang lainnya. “Karena, jika bisa direalisasikan, maka akan memberikan dampak positif masyarakat Tabalong,” tambahnya.
Sedangkan untuk penanganan banjir, menurut Habib Muhammad, akan dilakukan normalisasi sungai, sehingga air bisa mengalir dengan lancar dan tidak menimbulkan genangan.
Sedangkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Tabalong yang diwakili oleh Sekretaris Agung Wibowo mengatakan, agar pemerintah pusat lebih memperhatikan infrastruktur yang ada di Kabupaten Tabalong.
Salah satunya adalah jalan Nasional yang ada di Tabalong bisa lebih ditingkatkan kelasnya, yaitu jalan Nasional yang seharusnya kapasitas kelas IIa, namun realisasinya masih kelas IIIa.
“Diharapkan DPRD Kalsel bisa menyampaikan hal ini ke pemerintah pusat, agar kapasitas jalan ditingkatkan, paling tidak menjadi kelas IIa,” katanya. (lyn/KPO-1)
