Banjarmasin, KP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) dari Komisi III, meninjau persiapan Kabupaten Tabalong menjadi salah satu gerbang Ibu Kota Negara (IKN).
Sisi lain, ternyata sudah merencanakan beberapa program untuk mendukung gerbang IKN.
“Apalagi gerbang IKN ini tidak hanya bisa dilakukan Tabalong.
Namun juga perlu dukungan dari Pemprov Kalsel maupun kabupaten yang lainnya,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabalong, Habib Muhammad Taufani Al Kaf ketika menerima rombongan angota DPRD Kalsel ini, akhir pekan lalu.
Ia, cukup menghargai upaya DPRD Kalsel untuk memperhatikan persiapan yang dilakukan Tabalong.
“Karena, jika bisa direalisasikan, maka akan memberikan dampak positif masyarakat Tabalong,” tambah Taufani Al Kaf.
Diketahui, Komisi III DPRD Kalsel meninjau mengingat kabupaten tersebut berbatasan langsung dengan provinsi tetangga, Kaltim.
“Posisi Kabupaten Tabalong sangat strategis sebagai gerbang IKN yang ditetapkan di Kaltim,” tambah Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, H Gusti Abidinsyah.
Untuk itu, pihaknya merasa perlu untuk meninjau langsung ke Kabupaten Tabalong, untuk melihat persiapan ataupun program yang akan dilaksanakan Pemkab setempat.
“Selain soal gerbang IKN, juga penanganan banjir di Kabupaten Tabalong,” tambah politisi Partai Demokrat.
Menurut Gusti Abidinsyah, persiapan sebagai gerbang IKN juga tidak bisa dilakukan oleh Kabupaten Tabalong saja, namun juga melibatkan Pemprov Kalsel.
“Jadi kita siap menampung aspirasi dan akan memperjuangkannya, baik di Pemprov Kalsel maupun pusat,” tambah Gusti Abidinsyah.
Soal penanganan banjir ditambahkan, Habib Muhammad, akan dilakukan normalisasi sungai, sehingga air bisa mengalir dengan lancar dan tidak menimbulkan genangan.
Sedangkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Tabalong yang diwakili Sekretaris Agung Wibowo mengatakan, agar pemerintah pusat lebih memperhatikan infrastruktur yang ada di Kabupaten Tabalong.
Salah satunya adalah jalan Nasional yang ada di Tabalong bisa lebih ditingkatkan kelasnya, yaitu jalan Nasional yang seharusnya kapasitas kelas IIa, namun realisasinya masih kelas IIIa.
“Diharapkan DPRD Kalsel bisa menyampaikan hal ini ke pemerintah pusat, agar kapasitas jalan ditingkatkan, paling tidak menjadi kelas IIa,” katanya. (lyn/K-2)
