Tekan Kerugian Masyarakat, Komisi II Kaji Perlindungan Konsumen Online

Banjarmasin, KP – Komisi II DPRD Kalsel melakukan kajian khusus untuk melindungi masyarakat dari hal yang merugikan saat melakukan transaksi online.


Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi informasi, online shop serta market digital yang cukup pesat.


Untuk itu, Komisi II melakukan konsultasi ke Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan RI, Senin lalu.


“Ini untuk menghindari berbagai hal yang dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen barang dan jasa online tersebut,” kata Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo kepada wartawan, Kamis, di Banjarmasin.

Berita Lainnya
1 dari 1.034


Imam Suprastowo mengungkapkan, saat ini Kalsel hanya memiliki satu Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) di bawah naungan Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, tugasnya menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Padahal ada 13 Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Selatan yang harus dilayani, dengan anggaran yang terbatas.


“Kita berharap pemerintah pusat dapat melakukan filterisasi terhadap para pelaku usaha online (e-commerce) melalui suatu regulasi, sehingga konsumen benar-benar dapat terlindungi”, tambah Imam.


Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Ardiansyah Parman didampingi Direktur Pemberdayaan Konsumen Ditjen PKTN Kemendagri, Nina Mora memberikan respon dan tanggapan positif terhadap upaya yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Kalsel.


Ardiansyah menjelaskan, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, BPSK menjadi kewenangan pemerintah provinsi setelah sebelumnya merupakan kewenangan dari Kabupaten/Kota.


Diakuinya, dalam masa transisi peralihan kewenangan tersebut, banyak provinsi masih mengalami masalah terkait dana operasional untuk mendukung BPSK. Sehingga perlu ada komunikasi yang baik di daerah antara lembaga eksekutif dengan DPRD agar persoalan pendanaan ini terselesaikan.


“Saat ini, pemerintah pusat sedang menyusun Sistem Informasi Pengaduan Konsumen Nasional, sebagai embrio dari Dispute Resolution secara online”, jelas Ardiansyah, sebagai pengganti terbatasnya jumlah BPSK di daerah dalam menghadapi maraknya e-commerce yang tumbuh berkembang di seluruh Indonesia. (lyn/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya