Marabahan, KP – Bupati Hj Noormiliyani AS menyatakan, Pemkab Barito Kuala (Batola) menyiapkan rencana aksi untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi kepada warganya akibat dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Bentuk aksi yang disiapkan berupa pemberian paket sembako kepada warga miskin dan terdampak dari adanya penyebaran Covid-19.

Tak tanggung-tanggung, alokasi bantuan yang disiapkan sebanyak 20 ribu paket untuk 20 ribu kepala keluarga (KK) dengan nilai masing-masing Rp200 ribu.

Sementara jenis bantuan yang bakal diberikan terdiri dari 10 kilogram beras, 2 kilogram gula pasir, 2 liter minyak goreng, dan 1 rak (25 biji) telur. Sedangkan lama bantuan diberikan tiga bulan terhitung sejak April hingga Juni 2020.

“Kami sedang menyiapkan anggaran untuk 20 ribu KK. Mereka yang bakal mendapatkan bantuan selain berkategori miskin juga usahanya terdampak penyebaran Covid-19,” papar Noormiliyani usai menyelenggarakan Press Realese Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Aula Bahalap Marabahan, Kamis (09/04).

Didampingi Pj Sekda H Abdul Manaf, Kadis Kesehatan Hj Azizah, dan Direktur RSUD Abdul Aziz Marabahan H Fathurrahman, mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu menerangkan, warga yang mendapatkan bantuan dari dampak Covid-19 tidak termasuk yang sudah mendapatkan bantuan sosial (bansos) yang dilaksanakan Dinas Sosial seperti pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Noormiliyani menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan dengan mengumpulkan data-data di masing-masing kecamatan.

“Supaya tidak terjadi overlapping (tumpang tindih) maka data-data yang masuk dari kecamatan akan kita sandingkan dengan data para penerima bansos yang terdaftar di Dinas Sosial (Dinsos) Batola,” paparnya seperti yang disampaikannya di sela meninjau Ruang Isolasi Pasien Covie-19 di RSUD Abdul Aziz sehari sebelumnya.

Bupati satu-satunya wanita di Kalsel itu juga mengutarakan, dalam pendataan warga terdampak akan diprioritaskan dari kecamatan yang berada di sekitar perlintasan utama. Sedangkan pendataanya diserahkan kepada camat, kades, ketua RT, dan petugas sosial dalam masing-masing wilayah terdampak yang dibuktikan dengan KTP.