Didakwa Korupsi Proyek Prasarana Penunjang Air Bersih, Lima Terdakwa Dituntut Hukuman

Banjarmasin, KP – Lima terdakwa dugaan korupsi proyek proyek sarana dan prasarana penunjang air bersih di pedesaan Kab. Banjar, dituntut berbeda oleh JPU Syaiful Bahri.
Tuntutan tersebut disampaikan Syaiful Bahri pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Jumat (24/4/2020), dengan majelis hakim yang dipimpin hakim Yusuf Pranowo.


Terdakwa Langgeng Sirwahyuni sudah mengembalikan uang pengganti dan Eddy Mulyono masing masing di tuntut selama 18 bulan dan membayar uang penganti Rp73 juta lebih bila tidak membayar kurungan bertambah sembilan bulan.


Sementara Harniah dituntut dua tahun dengan membayar uang pengganti sebesar Rp222 juta bila tidak dapat membayar kurungan bertambah setahun, terdakwa Mahmud Sidik dituntut dua tahun dan enam bulan dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp508 juta bila tidak kurungan bertambah selama 15 bulan, sedangkan Boy Rahmat Noor tuntutannya paling tinggi yakni tiga tahun serta membayar uang pengganti Rp579 juta bila tidak membayar kurungan bertambah selama 18 bulan.

Berita Lainnya
1 dari 853
Loading...


Kelimanya juga di denda masing masing Rp Rp100 juta subsidair empat bulan kurungan.
JPU berkeyakinan kalau para terdakwa bersalah melanggar pasal 3 jo pasal 18 UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.


Atas tuntutan tersebut majelis hakim memberikan kesempatan para terdakwa malaui kuasa hukumnya masing masing akan menyampaikan nota pembelaan pada sidang mendatang.


Perkara dugaan korupsi proyek proyek sarana dan prasarana penunjang air bersih di pedesaan mendudukan lima terdakwa, yakni Harniah ST, Eddy Mulyono, Mahmud Sidik dan Boy Rahmat Noor, dan Langgeng Sriwahyuni.


Dari dakwaan yang disampaikan JPU Syaiful Bahri, pada intinya para terdakwa dalam mengelola proyek sarana dan prasarana penunjang air bersih di pedesaan tersebut melakukan mark up atau penggelembungan harga.


Akibatnya berdasarkan perhitungan BPKP, dalam dakwaan tersebut terdaoat unsur kerugian negara yang mencapai Rp4 M lebih dari pagu sebesar Rp9 M lebih. (hid/KPO-1)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya